Salah satu kendala pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau adalah keterbatasan pembiayaan dari APBD. Melalui APBD dalam menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastrustur, pemerintah Daerah Kabupaten Malinau mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menunjang dan menguntungkan antara perusahaan swasta dalam rangka memperkuat ekonomi daerah. Salah satu proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten Malinau yang dikerjasamakan dengan Perusahaan swasta adalah Pembangunan Pelabuhan . Pemerintah daerah mengundang perusahaan swasta untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa melalui proyek lelang pekerjaan melalui model dan skema kontrak bangun guna serah ( Build operate and transfer ) Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama; Bagaimana kedudukan pemerintah daerah dan pihak swasta dalam kontrak kerjasama pembangunan infrastruktur Pelabuhan melalui model build operate transfer.? Dan kedua;Bagaimana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerjasama pembangunan infrastruktur pelabuhan melalui model build operate transfer? Seangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dari aspek hukum perdata kedudukan antara pemerintah dan swasta dalam perjanjian BOT memeliki kesetaraan.Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun dari aspek hukum adminstrasi negara kedudukan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan pihak swasta terkait perjanjian baku yang memang sudah diatur dalam hukum administrasi. Karakteristik Perjanjian BOT adalah perjanjian hybrid karena merupakan percampuran antara hukum publik dan hukum privat, selain itu Perjanjian BOT merupakan perjanjian kebijakan karena merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh undang undang dalam bertindak bebas dalam batas kepentingan dan perlindungan kepada rakyat.

One of the obstacles to infrastructure development in Malinau Regency is the limited funding from the APBD. Through the APBD in providing funding for infrastructure development, the local government of Malinau Regency develops mutually supportive and beneficial partnership relationships between private companies in order to strengthen the regional economy. One of the infrastructure development projects in Malinau district in collaboration with a private company is the Port Development. The local government invites private companies to participate and cooperate in the procurement of goods and services through a job auction project through a build operate and transfer contract model and scheme. The problems in this research are, first; What is the position of the regional government and the private sector in the port infrastructure development cooperation contract through the build operate transfer model? And second; What is the legal protection for both parties in the event of a default in the implementation of the port infrastructure development cooperation contract through the build operate transfer model? While the type of research used in this study is a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach.Based on the results of the study, it was found that from the aspect of civil law the position between the government and the private sector in the BOT agreement was equal. They had the same rights and obligations. However, from the legal aspect of state administration, the government's position is higher than that of the private sector regarding standard agreements which are already regulated in administrative law. Characteristics of the BOT Agreement is a hybrid agreement because it is a mixture of public law and private law, besides that the BOT Agreement is a policy agreement because it is an agreement carried out by local governments originating from the authority granted by law in acting freely within the interests and protection of the public. people.