Peneraapan sistem merit dalam undang-undang ASN sebagai upaya reformasi birokrasi. Tujuan dari reformasi birokrasi sendiri adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi, nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdidikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah , pertama manajemen pengembangan karir Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit dalam perspektif UU No. 5 Tahun 2014 dan kedua, implementasi sistem merit dalam manajemen kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Malinau Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian menunjukkan Manajemen Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 2014 di instansi pemerintah sudah merupakan sesuatu yang “urgent”, sebagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, guna mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani. Perubahan yangcepat secara global harus diantisipasi oleh Pemerintah dengan membangun human capital di sektor pemerintahan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Hasil pemetaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang telah dilakukan KASN di seluruh Kementerian, LPNK dan Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa belum banyak instansi yang siap untuk menerapkan sistem merit. Berbagai prasyarat masih perlu disiapkan, namun instansi dihadapkan pada keterbatasan dana dan pengalaman dalam mengembangkan sistem merit.

The application of the merit system in the ASN law as an effort to reform employees. The goal of the state reform state itself is to create professional employees with characteristics, high integrity, free and clean from corruption, collusion, capable of serving the public, neutral, prosperous, and upholding the values and code of ethics of the apparatus. The problems in this research are, first, the career development management of the State Civil Apparatus based on a merit system in the perspective of Law no. 5 of 2014 and second, the implementation of a merit system in personnel management in the Malinau Regency Government. The type of research used is normative legal research, with the approach used is the statutory approach and conceptual approach.The results of the study show that the Career Development Management of the State Civil Apparatus Based on the Merit System in the Perspective of Law no. 5 of 2014 in the government is something "urgent", as an effort to realize a professional ASN, in order to support the achievement of reform goals, namely being effective and efficient, and serving. Rapid changes globally must be developed by the Government by building human capital in the government sector so that Indonesia is able to compete at the global level. The results of the application of the merit system in ASN management that have been carried out by KASN in all Ministries, LPNK, and the Provincial Government show that not many agencies are ready to implement the merit system. There are various prerequisites that need to be prepared, but they are faced with limited funds and experience in developing a merit system.