Penerapan e-procurement di berbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Selain itu juga penerapan e-procurement secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa maka dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara E-Purchasing. Sesuai dengan latar belakang, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut; Alasan hukum penerapan sistem berbasis elektronik dalam proses kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Malinau danPerlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Malinau. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),danpendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Alasan penggunaan kontrak elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (E-purchasing) karena memiliki keuntungan yang banyak terlebih proses yang singkat dan dapat terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu, baik pejabat pengadaan maupun PPK akan mencari data barang dan jasa yang dibutuhkan melalui katalog elektronik terlebih dahulu sebelum memilih dengan proses pemilihan penyedia yang lain, misalnya dengan pengadaan langsung. Perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang dinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukummelindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

The application of e-procurement in various agencies makes the process of interaction between users and service providers, as well as the community easier and prepares the process for the procurement of goods and services. In addition, the implementation of e-procurement has automatically improved the control system against various irregularities and violations of existing rules. In accordance with Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods/Services, then in a process of Procurement of Government Goods/Services it can be done electronically by means of E-Tendering or E-Purchase. In accordance with the background, the problems are as follows; The legal reasons for implementing an electronic based system in the process of procurement of goods/services for the government of Malinau Regency and legal protection for the parties in the contract for the procurement of goods/services for the government of Malinau Regency. The type of research used is normative legal research, with the approach used is the Statute Approach, and a conceptual approach .Based on the results of the study, it was found that the reason for using electronic contracts in the procurement of government goods and services (E purchasing) is because it has many advantages first and can avoid legal problems. Therefore, both officials and procurement of PPK will look for data on goods and services needed through an electronic catalog first before choosing another provider selection process, for example by direct procurement. Legal protection for actors in the procurement of government goods/services is an effort to protect the interests of the government or local governments to obtain goods/services that are beneficial to the community. On the other hand, lawenforcement officers protect the interests of the state so that the actors in the procurement of government goods/services work in accordance with the laws and regulations so that the procurement of government goods/services can benefit the government and society.