Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka dibuatlah peraturan tentang pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam kenyataannya masih terdapat kendala dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berkaitan dengan pasal ini, yaitu terhadap sebidang tanah yang telah dikuasai oleh subyek hukum selama bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertifikat. Terhadap tanah tersebut masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut. Sampai saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi solusi dari permasalahan di atas masih menimbulkan perbedaan. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publisitas negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukan merupakan alat bukti mutlak tetapi sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah dan penerapan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan, untuk mengetahui pendapat para ahli teori tentang jaminan kepastian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan atas pasal ini dan untuk mengetahui pendapat para praktisi hukum ( Hakim, Pengacara, PPAT, BPN ) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pendaftaran tanah. Adanya Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 pada hakikatnya untuk meminta perhatian kepada Mahkamah, khususnya hakim yang memutus sengketa bahwa terdapat konsep rechtverwerking, yaitu konsep asli pasal ini yang telah berulang kali diterapkan. Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Pada umumnya pendapat yang menyetujui pemberlakuan pasal ini karena dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Sedangkan pendapat yang tidak menyetujui penerapan pasal ini dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan terhadap pemilik hak yang sebenarnya karena pemilik hak dapat kehilangan hak yang sebenarnya dimilikinya

One of the goals of land registration is to provide legal certainty for holders of land rights. Therefore, to be able to realize this, regulations regarding land registration are made, one of which is Article 32 paragraph (2) PP No. 24 of 1997. But in reality there are still problems in terms of ownership of a parcel of land related to this article, namely to a parcel of land that has been controlled by legal subjects for years and has been equipped with certificates. Against the land there are still outsiders who claim rights to the land. Until now Article 32 paragraph (2) PP Number 24 of 1997 which should be able to be a solution to the above problems still causes differences. Considering the existence of this article is not in accordance with the negative publicity system adopted by land registration in Indonesia, where the certificate is not an absolute proof but the certificate is a strong evidence.The purpose of this study was to determine the extent to which the guarantee of legal certainty for land rights certificates and the application of Article 32 paragraph (2) PP No. 24 of 1997 in solving problems in the land sector, to find out theoretician's opinion about guaranteeing certainty of certificate of ownership of land rights based on this article and to know the opinion of legal practitioners ( Judges, Lawyers, PPAT, BPN) as well as the community regarding the existence of this article as one of the solutions in solving problems in the field of land registration. The existence of Article 32 paragraph (2) PP No. 24 of 1997 in essence is to call attention to the Court, especially judges who decide on disputes that there is a rechtverwerking concept, namely the original concept of this article which has been repeatedly applied by the Supreme Court in resolving land disputes in Indonesia. In general, opinions that approve the application of this article because it can be considered provide legal certainty of the holder of a certificate of land rights. Whereas opinions that do not approve the application of this article are concerned that injustice will occur against the actual owner of the rights because the owner of the right can lose the rights he actually has