Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) dan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP-PPBBR), merupakan 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) PP sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang cipta kerja. Tulisan ini mengkaji Kewenangan daerah dalam perizinan berusaha yang terdapat pada kedua PP tersebut dengan permasalahan dibahas yakni; pertama, ruang lingkup kewenangan daerah dalam perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) adalah sistem pengintegrasian perizinan usaha secara elektronik. Sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepada investor/ pelaku usaha. Metode penelitian adalah penelitian hukum deksrptif empiris. Rumusan masalah kajian tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur perizinan berusaha melalui sistem OSS dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhi Komitmen Berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan melalui OSS memberikan kemudahan dan dapat diakses dimanapun berada, sehingga mempermudah investor dalam mengajukan izin. Ada tiga model yang ditawarkan bagi pelaku usaha dalam mengakses OSS yaitu sistem mandiri, pendampingan dan prioritas. Namun izin usaha yang sudah diberikan di awal kegiatan usaha dapat dibatalkan apabila pelaku usaha tidak memenuhi Komitmen berusaha dalam batas waktu yang telah ditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinan yang diberikan oleh sistem OSS. Pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlak dan akan berakibat pencabutan izin usaha awal sehingga memberikan dampak investor tidak dapat melanjutkan usahanya.

Regulation government Number 6 of 2021 concerning maintenance Permissions Doing Business in the Regions (PP-PPBD ) and Regulation government Number 6 of 2021 concerning Maintenance Permissions Try based on Risk (PP-PPBBR), is 2 ( two ) of 45 ( four ) twenty five) PP as regulation implementation Constitution create work . Writing this study authority area in permission trying there _ on the two PPs with problem discussed namely ; first , space scope authority area in permission try Online Single Submission (OSS) is system integration permission effort by electronics . System this give service electronic online system for investors/ actors effort . Method research n is study law descriptive empirical . Formulas problem study writing this is how about procedure permission try through OSS system and what consequence law for perpetrator effort if no fulfil Commitment Strive . Results study this show that procedure permission via OSS delivers convenience and could accessed everywhere be , so that make it easier for investors to submit permission . There are three models offered for perpetrator effort in accessing OSS i.e. system independent , mentoring and priority . However permission efforts that have been given at the beginning activity effort could canceled if perpetrator effort no fulfil Commitment try in limit the time that has been determined . Statement Commitment from investors to draft convenience permission granted _ by OSS system . Fulfillment commitment on permission effort character absolute and will caused revocation permission effort beginning so that give the impact of investors is not could continue his efforts.