Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaanya, Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakan kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Sesuai dengan latar belakang maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut; Pengaturan kewenangan Kepala Daerah menyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Kepala Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach),dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (Case approach)Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemberian kewenangan kepadaKepala Daerah dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Undang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Kepala Daerah adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenanganyamenyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Mekanisme musyawarah merupakan mekanisme yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau sejak kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa atau nama lain itu ada dan tumbuh mengakar kuat sehingga perlu dijaga dan diakui oleh negara melalui hukum.

The simultaneous selection of village heads in all districts / cities is intended to avoid negative things in their implementation, village head elections simultaneously consider the number of villages and the ability of election costs charged to the district / city revenue and spending budget so that it is possible to carry out bumpy implementation as long as it is regulated in the District / City Regional Regulation. As a result of the implementation of the policy of Simultaneous Village Head Election, in this Law is regulated regarding the filling of the position of Village Head who quits and is dismissed before the expiration of the term. In accordance with the background, the problem is formulated as follows; The regulation of the authority of the Regional Head resolves the dispute over the results of the Village Head Election and the resolution of the dispute over the results of the village head election by the Regional Head. The type of research used is normative legal research, with the approach used is the approach of legislation.Based on the results of the research found that the granting of authority to the Regional Head in order to resolve disputes over the results of the village head election, will raise new problems, the problem is related to the authority of the Regional Head as an executive state institution that is limited to the authority to carry out the Law only, and also the authority to resolve disputes over the results of village head elections will potentially be objective and not independent, Considering that the Regional Head is a state power formed by a political party, so his authority to resolve disputes over the results of the election of the village head will be political and impure to uphold the law.The resolution of disputes over the election of village heads who put forward deliberations in accordance with the principle of the original autonomy of this village must be applied by the government. The deliberation mechanism is a mechanism that existed before Indonesia became independent or since the unity of indigenous law communities called villages or other names exists and grows deeply rooted so that it needs to be maintained and recognized by the state through law.