Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu arah kebijakan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan NepotismeBertolak dari dari latarbelakang di atas, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;; pertama Bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Malinau ?, dan Keduan Apakah pengaturan pengelolaan keuangan daerah telah telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normative, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan secara umum telah menerapkan prinsip Good Governance, namun belum diterapkan secara ideal terutama dalam sector pelayanan public. Pelayanan publik seringkali inefisiensi yang tinggi, prosedur yang berbelit belit, serta tidak adanya kepastian waktu dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan. Lebih dari itu, penyelenggaraan pelayanan publik masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas, baik yang dimiliki oleh penyelenggara atau para pengguna dalam konteks ini. Demikian pula dengan pnerapan tata kelola keuangan yang baik diKabupaten Malinau secara keseluruhan dilaksanakan seperti prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daera. Namun demikian belum dilaksankan secara ideal.

Transparency and Accountability are one of the principles of good governance. One of the policy directions for applying the principles of good governance is increasing the intensity and quality of internal, external and public supervision and auditing through an effective control mechanism for the implementation of a government free of collusion, corruption and nepotism. above, there are two formulations of the problem in this study as follows;; first, how is the application of the principles of good governance in the management of regional finances in Malinau Regency?, and second, are the regional financial management arrangements in accordance with the principles of good financial governance? The type of research used is normative legal research, the approach used is the statutory approach, and the conceptual approach.Results Based on the research, it was found that the Government of Malinau Regency in itsimplementation has implemented the principles of Good Governance, but it has not been implemented ideally, especially in the public service sector. Public services often lead to high efficiency, complicated procedures, and the absence of time and money required in providing services. More than that, the implementation of public services is still strongly influenced by subjectivity, whether owned by the organizers or the users in this context. Likewise, the implementation of good financial governance in Malinau Regency as a whole is carried out such as transparency and accountability in the management of the financial area. However, it has not been implemented ideally.