Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Tar). Pertama, Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan data sekunder yang diperoleh dari buku yang ditulis oleh para ahli bidang hukum pidana, hasil karya ilmiah di bidang hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peran kejaksaan dan tindak pidana perdagangan orang serta kamus, ensiklopedia, dan indeks. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : pertama, Kejaksaan memiliki peran terhadap pelaku tindak pidana dimulai dari tahap pra penuntutan dan penuntutan pada saat persidangan. Tahapan pada proses pra penuntutan yakni membuat surat rencana dakwaan (rendak) setelah menerima berkas dari penyidik, membuat checklist sebagai dasar penelitian berkas perkara untuk menyatakan P-18, P-19 atau P-21. Pada proses penuntutan di persidangan, jaksa menghadirkan terdakwa di muka persidangan dan melalui tahapan persidangan untuk memenuhi syarat formil dan materil seseorang dapat dipidana. Berdasarkan putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Tar, seluruh unsur materiil telah terpenuhi, namun terhadap unsur formilnya ada yang belum dipenuhi oleh jaksa penuntut umum yakni memasukkan restitusi pada surat tuntutan. Kedua, faktor penghambat yang dialami oleh kejaksaan yaitu lamanya proses bolak balik berkas perkara akibat penyidik kesulitan memenuhi petunjuk dari Kejaksaan, Penuntut Umum kesulitan untuk menghadirkan saksi korban maupun saksi akibat dari lokasi para saksi berada diluar daerah dan sulit untuk dihubungi mengakibatkan proses sidang menjadi lama, dan Perhitungan restitusi mengalami kesulitan karena tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kota Tarakan.

This research was intended to answer two questions related to the role of Prosecutor’s Office in the Enforcemen of Law Against the human trafficking perpetrators (A Case Study on the Decision Number 213?Pid.Sus/2021/PN Tar). Firts, the role of the Prosecutor’s Office in the enforcemen of law against the human trafficking perpetrators. Second, the inhibiting factors faced by the Prosecutor’s Office in handling the criminal cases committed by the hukum trafficking perpetrators. The research used a normative method with statue, case, and conceptual approaches. The research data consisted of primary data obtained from laws and regulations related to the problems under study, and secondary data obtained from the books written by the experts in the field criminal of law, the result of scientific works in the field of law, and the result research related to the role prosecutor’s office, criminal cases committed by the human trafficking perpetrators as well as dictionaries, encyclopedias, and indexes. The result of this study concluded that: first, the Prosecutor’s office playet an important role in the criminal perpetrators starting from pre-prosecution stage and prosecution during the trial. The pre-prosecution prosess stages included making an ondictment plan after receiving the documents submitted by the investigator, making a checklist as the basis for researching the brief legal submissions to state either P-18, P-19 or P-21. In the prosecution processes in the trial, the prosecutor presented the defendant before the trial and follow the trial stages to fulfit the formal and material requirement for an individual who can be then convicted. Based of the decision No. 213/Pid.sus/2021/PN Tar, all material element had been fulfillet, but there were some dormal element which had hot not been fulfilled bye the public prosecutor, that was, including the restitution in the indctment. Second, the in hibiting factor experienced by the Prosecutor’s Office, that was, the length of back-and-forth prcesses related to the brief legal submissions due to the difficulties faced by the investigator to comply with the intructions from the Prosecutor’s office, public Prosecutor’s difficulties in presenting the victim witnesses due to the locations of witnesses which were outside the areas and diffcult to be contacted, thus, resulting in longer trial processes and diffculty in the restitution calculation sice there wa no witness and Victim Protection Agency in Tarakan.