Penelitian ini berfokus mencari dan menjawab tiga pertanyaan terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Unlawful Killing di Indonesia. Pertama, penegakan hukum untuk para pelaku Unawful Killing. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap korban Unlawful Killing. Ketiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Unlawful Killing. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dan kuesioner dengan narasumber yang berkaitan. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersier ialah data yang diperoleh dari teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, kamus hukum, dan sumber dari jurnal dan lainnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, penegakan hukum untuk para pelaku Unlawful Killing mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah melalui rapat komite kode okupasi polri (sidang kode etik), sidang disiplin, dan sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri berupa sidang pidana umum dan akan di penjarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk korban yakni aspek ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur dalam KUHAP pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Ketiga, hambatan dalam penegakan hukum untuk para pelaku yakni salah satunya masyarakat yang kurang paham akan pengetauan hukum, kurang nya sosialisasi terkait pentingnya upaya hukum praperadilan kasus tembak mati, ketidaktahuan informasi/mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, ketakutan keluarga korban terhadap akan adanya ancaman dari pihak pelaku, ketidaksesuain informasi yang diberikan oleh pelaku, sehingga ada dua macam versi yang berbeda, tidak bisa melakukan rekonstruksi dilokasi kejadian karena faktor keamanan, sehingga dilakukan ditempat lain seperti kantor, dan tidak bisa melakukan seperti diwaktu kejadian dari segi waktu maupun tempat.

This study focuses on finding and answering three questions related to the application of criminal sanctions against perpetrators of Unlawful Killing in Indonesia. First, law enforcement for the perpetrators of the Unawful Killing. Second, the form of legal protection for victims of Unlawful Killing. Third, obstacles in law enforcement against the perpetrators of the Unlawful Killing. This thesis is a normative research that puts the law as a building system of norms. The data used in this thesis consists of primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data is data obtained directly from the research field by conducting interviews and questionnaires with related sources. Secondary data is data obtained from various legal sources related to the problem under study. Tertiary data is data obtained from theories and opinions of experts in various legal literature/books, legal dictionaries, and sources from journals and others. The results of this study concluded that: First, law enforcement for the perpetrators of Unlawful Killing received sanctions in the form of dishonorable discharge from the police service after going through the police occupation code committee meeting (code of ethics trial), disciplinary hearings, and trials conducted at the District Court in the form of general criminal trial and will be imprisoned based on the provisions of the applicable law. Second, the legal protection that can be given to victims is the aspect of compensation and rehabilitation which is regulated in Article 81 of the Criminal Procedure Code: Requests for compensation and or rehabilitation due to illegal arrests or detentions or due to legal termination of investigations or prosecutions are submitted by suspects or interested third parties. to the head of the District Court stating the reasons. Third, the obstacles in law enforcement for the perpetrators are people who do not understand legal knowledge, lack of socialization related to the importance of pretrial legal remedies for shooting and death cases, ignorance of information/mechanisms for requesting compensation and rehabilitation, fear of the victim's family against threats from the victim's family. the perpetrators, the incompatibility of the information provided by the perpetrators, so that there are two different versions, cannot reconstruct the scene due to security factors, so it is carried out in another place such as the office, and cannot do the same as at the time of the incident in terms of time and place.