Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupansosial masyarakat dalam bentuk physical distancing. Metode ini dianggap sebagaiupaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini pemerintah khususnyawilayah Daerah Khusus Ibukota menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pelaksanaannya perlu didukung dalam rangka untuk membatasiinteraksi masyarakat dalam rangka memotong mata rantai menularnya wabah Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dankedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) pelaksanaan teknis Polri dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran penerapan PSBB untuk memutus rantai pandemi Covid-19 dan 2) daya dukung dan kemampuan Polri dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran penerapan PSBB untuk memutus rantai pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metodeyuridis normatif,Merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum ,prinsip prinsiphukum,maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi ,menurut piter Mahmud Marzuki penelitian hukum ini di lakukan untukmenghasilkan argumentasi,teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi maka dapat disimpulkan bahwa Polri sebagai instansi yang berperan dalam melindungi keamanan dan ketertiban dalam Negara serta sebagai penegak hukum telah menunjukan bahwa Polri berkomitmenuntuk siap dalam keadaan apapun.

Tidak Tersedia Deskripsi