Masalah perizinan memang menjadi salah satu masalah terkait investasi yang perlu dibenahi selain persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan badan usaha dan kemudahan berusaha.1 Belum lagi, dari aspek regulasi, kondisi obesitas regulasi dan tumpang tindih regulasi yang mengatur mengenai investasi di Indonesia berakibat pada terhambatnya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mengatasi hal tersebut, berbagai regulasi terkait izin usaha, syarat investasi, tenaga kerja, dan pajak menjadi contoh regulasi yang perlu dibenahi. Ditambah lagi berbagai regulasi di tingkat daerah yang terkadang justru bertentangan dengan regulasi ditingkat pusat. Artinya, diperlukan terobosan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satu upaya berani yang dilakukan pemerintah yaitu membuat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Konsep persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Mengeluarkan Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hilang dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Undang undang Cipta Kerja mengahapus kewenangan Pemerintah daerah yang terdapat dalam UUPPLH maupun Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Konsep Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah Solusi Bagi Permasalahan Lingkungan Justru terjadi kemunduran dalam upaya memperketat perizinan lingkungan melalui “kamuflase” Risk Based Approach dan dihapusnya license approach serta dimungkinkan terjadinya kesulitan implementasi karena parameter yang masih tidak jelas

Licensing issues are indeed one of the problems related to investment that need to be addressed in addition to investment requirements, employment, convenience and protection of business entities and ease of doing business. Not to mention, from the regulatory aspect, the conditions of regulatory obesity and overlapping regulations governing investment in Indonesia have resulted in the impediment of the investment climate and economic growth. To overcome this, various regulations related to business permits, investment requirements, labor, and taxes are examples of regulations that need to be addressed. In addition, various regulations at the regional level sometimes conflict with regulations at the central level. This means that government policy breakthroughs are needed to overcome these conditions. One of the bold efforts made by the government is to make the Law on Job CreationThe problem in this research is the authority of the local government to issue environmental approvals in the Job Creation Act and the concept of environmental approval in the Copyright Act as a solution to environmental problems. The type of research used in this study is a type of normative legal research, using a Statute approach, and a conceptual approach .Based on the results of the study, it was found that the authority of the local government to issue environmental approvals in the job creation law was lost and became the authority of the central government. The Job Creation Act abolishes the authority of local governments contained in the UUPPLH and Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. And the concept of environmental approval in the job creation law is not a solution to environmental problems. Instead, there has been a setback in efforts to tighten environmental permits through the “camouflage” Risk Based Approach and the abolition of the license approach, as well as possible implementation difficulties due to unclear parameters.