Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintahan mutlak, kedua urusan pemerintahan konkuren dan ketiga urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas. bantuan .Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan.Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum ( statuta approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan urusan pertanahan menurut UUPA ada di negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan dalam UUPA tersebut bersumber dari Pasal 33 UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa semua tanah adalah hakulayat bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya diserahkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah pusat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mengantarkan pada pencapaian kemakmuran yang sebesar besarnya orang orang. Lahirnya UUPA dianggap sebagai keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu hukum kolonial yang dalam dua dekade setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 masih menguasai hukum di Indonesia. Melalui UUPA, bangsa Indonesia berarti telah membebaskan diri dari keterikatan pada peraturan hukum pertanahan yang disatukan oleh pemerintah kolonial, yang sangat bertentangan dengan kepentingan dan jiwa bangsa Indonesia, sehingga kontraproduktif dengan kepentingan dan tujuan pembangunan nasional. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melimpahkan sebagian besar urusanpertanahan kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota. Bahkan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan perizinan yang lebih besar di bidang pertanahan dibandingkan Pusat dan Provinsi. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanah terlantar sepenuhnya diserahkan kepada Provinsi atau Kabupaten/Kota.

According to Law Number 23 of 2014 Government affairs are divided into 3 parts, first, absolute government affairs, second, concurrent government affairs and the third is generalgovernment affairs. The three affairs above are divided into affairs which are the central domain and regional domains. The principles used for the division of government affairs consist of the principles of decentralization, deconcentration and the principle of duty. assistance .In this study, the authors raised two problem formulations of the Juridical Review of the Authority of Local Governments on Land Affairs.As a normative legal research, the approach used is a legal approach ( statute approach ), and a conceptual approach ( conceptual approach ).Based on the results of the research, it can be concluded that the authority of land affairs according to the UUPA exists in the country whose implementation is carried out by the central government. The provisions in the UUPA are derived from Article 33 of the 1945 Constitution which has determined that all land is the hakulayat of the Indonesian nation as a gift from God Almighty, whose control is assigned to the state, in this case the central government. All of them are meant to lead to the greatest achievement of prosperity the people. The birth of UUPA is considered as a success of the struggle of the Indonesian nation in freeing itself from the shackles of colonial law which in the two decades after Indonesian independence in 1945 still ruled the law in Indonesia. Through the UUPA, the Indonesian nation means that it has freed itself from its attachment to land law regulations that are united by the colonial government, which is very contrary to the interests and soul of the Indonesian nation, so that it is counterproductive to the interests and goals of national development.The regulation of local government authority in the land sector according to Law Number 23 of 2014 delegates most of the land affairs to the Provincial or Regency / City level. Even Regencies/Cities have more licensing authority in the land sector than the Center and Provinces. Matters related to communal land and abandoned land are entirely left to the Province or Regency/City.