Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara dan problematika implementasi penegakan sanksi pidana perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS adalah aturan hukum pidana khusus di luar KUHP yang merupakan bagian khusus (sub-sistem) darikeseluruhan sistem pemidanaan. Dengan belum adanya peraturan pelaksana penindakan terhadap pidana jaminan sosial tersebut akan mengakibatkan kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang bersifat teknis sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak akan dapat menjalankan sanksi jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU BPJS. Sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi belum memiliki petunjuk teknis terhadap tata cara pengenaan sanksi pidananya. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini juga tidak dapat melakukan upaya hukum dikarenakan belum adanya kewenangan yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan baik itu pelaporan atau kewenangan melakukan penyidikan atas indikasi pelanggaran Pasal 19 ayat 1 dan 2 j.o Pasal 55 UU BPJS. Problematika Penegakan Sanksi Pidana Perusahaan Menunggak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah adanya hambatan dalam Penegakan sanksi pidana Pasal 55 UU BPJS terhadap pelanggaran Pasal 19 UU BPJS, yaitu benturan kepentingan dan ego sectoral dari para pihak yang terkait serta panjangnya mekanisme dan birokrasi hubungan antar lembaga. Dalam rangka mewujudkan rasa keadilan, perlu peraturan lebih rinci terkait mekanisme dan kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kewenangannya terhadap kewajiban pemberi kerja dalam memungut, membayar dan menyetor iuran jaminan sosial kepada BPJS sebagai satu kesatuan kegiatan untuk memperoleh sanksi dalam Pasal 55 UU 24 Tahun 2011.

The purpose of this study is to examine the procedures and issues involved in enforcing criminal sanctions against enterprises who are behind on their BPJS Employment dues. The research method that was used was normative legal research.The criminal provisions of the BPJS Act are unique criminal law laws that exist outside of the Criminal Code and are a sub-system of the overall application system. Due to the lack of regulations implementing the enforcement of social security criminals, there will be a legal vacuum in relation to technical restrictions, preventing BPJS Employment from enforcing social security penalties as specified by the BPJS Law. Technical instructions on the procedures for the imposition of criminal sanctions on corporations have yet to be developed. In this scenario, BPJS Employment is also unable to take legal action since it has been given no authority to report or conduct investigations on indications of violations of Article 19 paragraphs 1 and 2 juncto Article 55 of the BPJS Law. The issue of corporate criminal sanctions enforcement The existence of obstacles in the enforcement of criminal sanctions under Article 55 of the BPJS Law against violations of Article 19 of the BPJS Law, namely conflicts of interest and sectoral ego of the parties concerned, as well as the length of mechanisms and bureaucracies of relations between institutions, is the cause of arrears social security employment dues. More detailed regulations on the mechanism and authority of BPJS Employment in carrying out its authority over the obligations of employers in collecting, paying, and depositing social security contributions to BPJS as a unit of activity to obtain sanctions in Article 55 of Law 24 of 2011 are required in order to achieve a sense of justice.