Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION
Image of Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

Kepastian Hukum Hak Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

Pengarang : Fitri Ratnasari - Personal Name;

Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2022
XML Detail Export Citation
    SKRIPSI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya dan mengetahui prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, kepastian hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan. Kedua, prosedur lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam membantu dan menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum lelang eksekusi hak tanggungan terhadap kepastian hukum bagi pemenang, khususnya bagi pememnang lelang eksekusi hak tanggunagn yang tidak dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkan dan pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah pandangan serta doktrin yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Maksud dari eksekusi berdasarkan titel eksekutorial terdapat pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Kedua, Prosedur lelang eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.213/PMK.06/2020 terkait pembatalan lelang serta penyerahan dokumen kepemilikan barang.

This research aimed to figure out and examine the legal certainty of the auction winners tar the execution of mortgage rights who could not control the auction objects he had won as well as to uncover the auction procedures IOr the execution of tnortgage nghts at the State l iroperty and Auction Servtce ()lTtce in accordance the existing regulations. 'Vhis research was conducted at the State Property and Auction Service C)llice using a normative research method 'l'he research used Statute and conceptual approaches. The research results show that legal certainty requtred legal arrangements in the legislation made by the authorized and authorttauve parties, so that these rules have Juridical aspects to guarantee the legal certainty that a rule should be obeyed Legal certainty is important for the auctton v,'lnners IOr the execution ol' mortgage rights which is related to the strength of evidence Of the auction minutes. conveyance of rights by transferring the auction rights is valid if proven with the quote from the auction minutes made hy the Auction Officer. Ilased on Article 20 IJUIIT, It was round that the execution of mortgage rights can be made in three ways: execution based on article 6 IJUHT, execution based on the executonal title usually contained in the Mortgage nghts certificate. and agreement between the giver and holder of mortgage rights. The research results show that the auction procedures ror the execution or Mortgage Rights was not in accordance with the existing regulations since there were problems borne by the auction "'Inners to control the auction objects or mortgage rights.

Detail Informasi