Pokok permasalahan ini berasal dari banyak terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan di lingkungan keluarga, hal ini sangat menjadi masalah tehadap korban tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh kakek secara paksa terhadap cucu tirinya putusan hakim nomor 271/pid.sus/2020/pn.tar dan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam putusan hakim nomor perkara 271/pid.sus/2020/pn.tar. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan Penerapan hukum pidana materil dalam perkara ini sudah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 tentang perpu no.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini dapat diketahui karena terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan di jatuhi pidan terhadap terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider kurungan 1 bulan. Rasio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara sebagaimna yang dimaksud dalam putusan hakim Nomor 271/pid.sus/2020/pn.tar, yaitu didasarkan dalam beberapa unsur dan beberapa hal yang memberatkan serta meringankan untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil hanya saja terdapat kekeliruan dalam memberikan pertimbangan terhadap menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa maka dalam hal ini jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap putusan Negeri Tarakan atas dasar tidak memenuhi rasa keadilan terhadap anak korban.

The main problem of this research was originated from the sexual intercourse criminal actions committed in the family environment. This has become a sensitive problem for the sexual intercourse victims. This research aimed to figure out the implementation of the law to the perpetrators of the sexual intercourse criminal actions committed by the grandfather compulsively against his step-granddaughter based on the Judge's Decision Number 271/pid.sus/2020/pn.tar and the judge's ratio decidendi based on the judge's Decision Case Number 271/pid. sus/2020/pn.tar. This research used a normative method. The research results show that the implementation of material criminal law in this case was in accordance with the indictment of the public prosecutor based on Article 81 paragraph (1) inconjunction with Article 76D of Law No. 17 Year 2016 on Government Regulation in Lieu of Law No.1 Year 2016 on the second amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 Year 2002 on child protection due to the fulfillment of elements in the Article.Thus, the defendant was obliged to be responsibility for his actions in accordance with the sentence imposed on the defendant by the Judge of Tarakan District Court, for 6 (six) years in prison and paying the fine of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) with the confinement subsidiary of 1 month. The ratio decidendi or the judge's consideration bases in imposing a sentence against the case as referred to in the judge's decision Number 271/pid.sus/2020/pn.tar, based on several elements and several aggravating and mitigating factors to determine the final decision has been taken, yet there was a mistake in giving the consideration to impose sanctions to the defendant, so in this case,the public prosecutor filed an appeal to the High Court against the decision of the Tarakan District since not fulfilling the sense of justice to the related victim.