Tesis ini mengkaji tentang wewenang pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan sanksi administrasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran lingkungan khususnya usaha dan/atau kegiatan bidang pertambangan. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan bidang pertambangan telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan yang sungguh-sungguh dan secara konsisten oleh setiap pemangku kepentingan sebagai wujud dari asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi tersebut kemudian dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan. Penelitian ini kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan pertambangan yang mencemari lingkungan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisa penulis, maka dapat diperolah kesimpulan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat bersumber baik secara atributif maupun delegasi dari peraturan perundangundangan, sebagai wujud dari keabsahan tindak pemerintahan tersebut. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan menegakkan sanksi administrasi terhadap izin usaha dan/atau kegiatan bidang pertambangan yang mencemari lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, namun belum ada peraturan yang mengatur mengenai sanksi dan/atau tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila pemerintah daerah melakukan kesalahan baik kesalahan pribadi maupun kesalahan jabatan.

This thesis examines the authority of the regional government in the field of environmental protection and management in enforcing administrative sanctions for businesses and / or activities that carry out environmental pollution, especially in mining businesses and / or activities. The decline in the quality of the environment due to business and / or activities in the mining sector has threatened the survival of human life and other living things so that the stakeholders need to protect, manage, foster and supervise consistently as a manifestation of the principle of responsibility the state to guarantee the right to a good and healthy environment as contained in the constitution is then associated with the obligation to protect the environment. This study then formulated two legal issues, namely the authority of the regional government in the protection and management of the environment and the application of administrative sanctions to mining companies that pollute the environment. This study uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis of the author, it can be concluded that the authority possessed by the regional government in the protection and management of the environment can be attributively both delegated and delegated from the legislation, as a form of the validity of the government action. The Regional Government has the authority and obligation to enforce administrative sanctions on mining and business licenses and activities that pollute the environment and provide protection to the community, but there are no regulations governing sanctions and / or actions that can be carried out by the community if the regional government mistakes both personal mistakes and position errors.