Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif dengan metode yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) Undang-undang yang digunakan BW (BurgerJijk Wetbooek), Uundang-undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; dan Pendekatan konsep (Conseptual approach) konsep yang digun^dcan dalam penelitian ini adalah Teori Tentang Perlindungan Hukum, konsep Tenaga Kerja, konsep Perjanjian Kerja, konsep Hak dan Kewajiban Pekerja, dan Konsep Tinjauan umum tentang Aparatur Sipil Negara dan PPPK. Semua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hasil penelitian secara argumentatif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja kontrak terdapat perbedaan, hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang jelas terkait pemberian gaji dan perlindungan hak kerja bagi pegawai tidak tetap. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Realisasi dari pasal tersebut sulit untuk diwujudkan karena terdapat beberapa faktor yang menimbulkan hambatan bagi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu faktomya adaltdi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, Terdapat 6 (enam) hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak yang diatur daiamUndang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (1) Perihal Kontrak Kerja(2) Perihal Karyawan Perempuan; (3) Perihal Cuti; Istirahat, dan Libur; (4) Perihal Hak Beribadah; (5) Perihal Penghasilan Karyawan; (6) Perihal Pemutusan Hubungan Kerja. Juga perlindungan mengenai hak-hak pekeija kontrak.

Tidak Tersedia Deskripsi