Pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah satu pasangan calon, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Satu Pasangan Calon. Peraturan ini mengatur siapa yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) mengajukan gugatan sengketa pemilukada dalam hal hanya ada satu pasangan calon. Para pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilukada diatur dijelaskan bahwa para pihak dalam perkara perselisian hasil pemilihan adalah pemohonan, termohon dan pihak terkait. Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pemantau pemilu sebagai pemohon dalam sengketa hasil pemilukada satu pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi. Unsur dari pemilu demokratis yaitu adanya unsur complaince with and enforcement of electoral law. Dalam kerangka ini, hukum semestinya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pemenuhan atas pengaduan hukum dan penegakkan atas hak-hak pemilih serta menyediakan sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran tertentu. Pemantau pemilu sebagai pemohon dalam sengketa hasil pemilukada satu pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi mewakili “kolom kosong yang tidak bergambar” pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan dalam pemilukada. Dilihat dari syarat materil yang menyebutkan adanya hak kontitusion yang di rugikan, pemantau pemilukada bukanlah pasangan calon kepala daerah yang memiliki hak konstitusional saat pengajuan gugatan ketika ada hak yang dirugikan. Bagaimana mekanisme sengketa hasil pemilukada kalau di daerah pemiluka satu pasnagan calon tidak terdapat pemantau pemilu.

The guideline to dispute over single candidate regional head election result. The constitutional court has issued constitutional court regulation (PMK) number 6 of 2017 concerning the guideline in proceeding the dispute over the result of single candidate regional head election. This regulation sets who has legal standing (legal status) proposes claim on the dispute over regional head election where there is only single candidate. The party who can propose the dispute of regional head election result is regulated and explained that in the case of dispute over election result consists of the applicant party, requested party, and related party. The constitutional court gives opportunity to the election monitor as the applicant in the dispute over single candidate regional head election result to the constitutional court. Element of democratic election is the existance element of complience with enforcement of electoral law. In this case, the law should provide effective mechanism to fulfill the legal complaint and the enforcement of voters' rights and also provide legal sanctions on certain offense. The election monitor as the applicant in the dispute over single candidate regional head election result to the constitutional court represent “blank column without picture” the citizens' choice who have sovereignity in regional head election. Seeing from material requirements which mention that there is constitutional right which is aggreived, the election monitor is not the regional head election candidate who has constitutional right to propose the complaint of aggreived right. How the mechanism of dispute over regional head election result can be done if in the election area of single candidate regional head election doesn't have election monitor.