Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 atas Pemohon PT Bandung Raya Indah Lestari terhadap uji materi Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai frasa “Pihak Lain”, yang menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pasal-pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berpijak latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah menganalisis makna frasa “pihak lain” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU -XIV/2016 dikaitkan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait frasa pihak lain dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui tiga pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach); Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Semua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hasil penelitian secara argumentatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Makna frasa “Pihak Lain” dalam pasal pasal tersebut haruslah dikaitkan dengan makna yang secara imperatif dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam kegiatan persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik monopoli dalam bidang usaha. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU -XIV/2016 dikaitkan dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni pada Pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 tidak mengubah isi pasal namun pada frasa “pihak lain” dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 8 dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yaitu “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” yang pertimbangan putusannya membatasi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang hanya melakukan tugas dan kewenangan secara administratif dalam kerangka sebagai lembaga yang semata-mata melakukan kontrol dan pengawasan berbagai kegiatan persaingan usaha di Indonesia. Akibat hukum selanjutnya, penentuan “pihak lain” yang telibat persekongkolan tender yang berimplikasi persaingan usaha tidak sehat haruslah berdasarkan bukti yang jelas.

This research is motivated by the Decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XIV / 2016 on the Applicant of PT Bandung Raya Indah Lestari against the judicial review of Article 22, Article 23, Article 24 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition against Article 28D UUD 1945 paragraphconcerning the phrase "Other Party", which according to the legal considerations of the Constitutional Court Analyzing the meaning of the phrase "other parties" in the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XIV / 2016 is associated with Article 22, Article 23, Article 24 of Law Number 5 of 1999. and examine the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016 regarding the other party's phrase in Article 22 , Article 23, Article 24 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; This research uses the method with the type of normative legal research, through three approaches namely the Approach of Legislation; Conceptual Approach; and Case Approach. All of these approaches are used to analyze the results of argumentative qualitative research. The result of the research shows The meaning of the phrase "other parties" in those articles shall be related to the meaning which is imperatively stated in Article 1 of 8 of Law of 5 Year 1999, so as not to create multiple interpretations that have the potential to create legal uncertainty in fair business competition in Indonesia. The result of law of Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016 is related to Article 22, Article 23, Article 24 Law of 5 of 1999, namely in Article 22, article 23, and article 24 does not change the sound but in other parts of the article must be interpreted in accordance with article 1 number 8 and in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XIV / 2016 namely "and / or parties related to other business machines "which is the consideration Business Competition Supervisory Agency (KPPU) and administrative authority within the framework of an institution solely exercising control and supervision of various business competition activities in Indonesia. As a result of the subsequent law, the determination of "other parties" implied by a tender conspiracy with implications for unfair business competition shall be based on clear evidence.