
Tinjauan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Hukum Agraria
Pengarang : Yosriana Pabia - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2018XML Detail Export Citation
Abstract
Banyak tanah yang sudah diwakafkan masih belum didaftarkan dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam kenyataannya wakif maupun nazhir mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah-tanah wakaf tersebut karena mereka beranggapan bahwa tidak mungkin terjadi persengketaan atas tanah wakaf tersebut, karena apabila ada orang yang berani menuntut tanah wakaf maka orang itu akan berdosa besar. Banyaknya kasus tanah wakaf yang belum didaftarkan memunculkan peralihan hak yang tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya wakaf. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk rumusan permasalahan yaitu (1) Prosedur pendaftaran tanah wakaf; dan (2) Akibat hukum apabila tanah wakaf belum didaftarkan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, dan teori-teori yang terkait dengan perwakafan tanah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, serta dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dalam melakukan perwakafan menjelaskan bahwa Pasal 32, 33, 34, dan 35 Undang-Undang Wakaf , Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, ditegaskan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang ke PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan disaksikan nazhir dan dua orang saksi. Hak milik atas tanah hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya berubah menjadi benda wakaf. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai prosedur, maka tanah wakaf harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat untuk diterbitkan bukti pendaftaran tanah wakaf,. Dan akibat hukum tanah wakaf yang tidak terdaftar adalah tidak sah demi hukum karena tidak adanya kepastian hukum atau bukti tertulis atas tanah wakaf tersebut. Hal ini juga berarti bahwa terhadap status tanah wakaf yang tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, jika terjadi gugatan di Pengadilan Agama, Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melakukan bantuan hukum terhadap tanah wakaf tersebut serta tidak dapat memberikan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi dikarenakan pendaftaran tanah wakaf, yakni dalam Undang-Undang Wakaf, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, serta peraturan perundangundangan wakaf lainnya, tidak terpenuhi dari awal status tanah wakaf tersebut.
Many of the land that has been reproduced has not been registered and managed in accordance with the prevailing laws and regulations, and in reality both wakif and nazhir ignore the element of legal certainty on the waqf land because they think that there is no possibility of disputes over the waqf land, because if anyone dares to claim a waqf land then that person will be a great sinner. The number of unregistered waqf land cases has resulted in a transition of rights that is incompatible with the initial goal of waqf. Problems in this research can be formulated in the form of problem formulation that is (1) Waqf land registration procedure; and (2) Legal consequences if waqf land has not been registered. The type of research used by the authors in this study is the normative juridical method, which is based on legislation, concepts, and theories associated with the representation of land. The problem approach used is the legal approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, as well as by qualitative analysis. The results of the research indicate that the procedures in performing the representation explain that Article 32, 33, 34 and 35 of the Waqf Law, Articles 9 and 10 of Government Regulation Number 28 Year 1977, and Article 2 and Article 6 Paragraphs (2) and (3) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency Number 2 Year 2017, affirmed that the party wishing to donate his land is required to come to the Officer of Deed of Waqf Pledge to perform the pledge of waqf witnessed by nazhir and two witnesses. Land ownership rights have been abolished since the date of Waqf Pledge and their status changed to a waqf object. After the Pledge of Waqf Pledge is executed in accordance with the procedure, the waqf land must be registered at the local Land Office for the issuance of evidence of waqf land registration. And the consequence of unregistered waqf land law is invalid by law because there is no legal certainty or written proof of the waqf land. This also means that on the status of waqf land that is not registered in the National Land Agency, if there is a lawsuit in the Religious Courts, the National Land Agency can not provide legal assistance to the waqf land and can not provide legal certainty over the dispute that occurs due to the registration of waqf land , namely in the Law of Waqf, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency Number 2 Year 2017, as well as other waqf legislation rules, are not met from the initial status of the waqf land.