Pengawasan terhadap Narapidana yang diberikan Pembebasan bersyarat selama ini mengikutkan kejaksaan sebagai lembaga yang mengawasinya. Sesuai dengan UU Kejaksaan memiliki tugas untuk mengawasi narapidana yang diberikan Pembebasan bersyarat, seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata CaraPemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat tidak lagi menjelaskan atau memasukkan kejaksaan sebagai pihak yang mengawasi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat, sedangkan di dalam UU kejaksaan tugas kejaksaan mengawasi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan Konseptual dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dalam hal keputusan lepas bersyarat telah diatur dalam UU Kejaksaan Akan tetapi pengawasan terhadap narapidana yang menjalani lepas bersyarat tidak diatur lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan diri setiap 1 (satu) minggu sekali. Pelaporan tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang di tunjuk oleh kepala seksi (KASI) untuk menjalankan administrasi wajib lapor bagi narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Supervision of Prisoners given Conditional release has included the prosecutor's office as the institution that oversees it. In accordance with the Law on Prosecutors has the duty to supervise prisoners given parole, along with the enactment of the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number 03 of 2018 concerning Terms and Procedure for Granting Remission, Assimilation, Family Visit Leave, Parole, Free Approaching Leave , And Conditional Leave no longer explains or includes the prosecutor as the party overseeing prisoners who are given parole, while in the prosecutor's office the prosecutor's office oversees prisoners who get parol The research method used is a normative juridical research method because it uses primary and secondary legal materials with a conceptual approach and laws and other regulations. Based on the results of the study it can be concluded that the regulation of the Based on the results of the research it can be concluded that the supervision carried out by the Indonesian Prosecutor in terms of conditional release decisions has been regulated in the Prosecutor's Law, but the supervision of prisoners undergoing conditional release is no longer regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number: 03 of 2018 concerning terms and procedures giving remissions, assimilation, leave visiting family, parole, leave before free and conditional leave. The form of supervision carried out by the District Attorney's Office against inmates who obtain a Conditional Exemption is to require inmates to report themselves every 1 (one) week. The report is in the form of an absence provided specifically by officers or staff of the Attorney General who are appointed by the section head (KASI) to carry out the mandatory report administration for prisoners who obtain parole.