Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia yang perlu dijaga kelestariannya oleh semua pihak. Namun dalam berbagai kesempatan banyak perusakan hutan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab baik perorangan maupun Korporasi, Karena itu dibuatlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P?nc?gahan dan P?mb?rantasan P?rusakan Hutan Permasalahan yang diangkat, yaitu 1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 dan Pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2317 K/Pid.Sus/2015 yang telah mengabulkan Kasasi Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID.SUS/2015/ PT PALtanggal 6 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 54/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 Mei 2015 terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara, yang secara imperatif telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut” Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara illegal. Setiap orang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal logging telah dihapuskan sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada pada Pasal 82, 85, Pasal 94 dan Pasal 98.

Indonesian forest is one of the centers of biodiversity in the world that needs to be preserved by all parties. However, in many opportunities, forest destruction is carried out by individuals who are not responsible for individuals or corporations. Therefore Law No. 18 of 2013 concerning Land and Forest Destruction has been made. The problem is raised, namely . Ratio of Decision of Decision of the Supreme Court Number 2317 K /Pid.Sus/2015 and criminal liability for illegal logging The research method used is a normative juridical research method because it uses primary and secondary legal materials with a conceptual approach, a legal approach and a case approach. Based on the results of the study it can be concluded that the Decision Ratio Decidendi of the Supreme Court Number 2317 K / Pid.Sus / 2015 has granted the Cassation of the Public Prosecutor for the Decision of the Palu High Court Number 44 / PID.SUS / 2015 / PT PAL dated July 6, 2015 which corrects the Donggala District Court Decision Number 54 / Pid.B / 2015 / PN.DGL, dated May 27, 2015 for evidence in the form of: 1 (one) Truck unit Mitsubishi brand canter yellow red cash registration number DN 8614 VD seized for the State, which has been imperatively determined in the Elucidation of Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, which states "In addition to forest products not accompanied by a Certificate of Legality of Forest Products, transportation equipment, both land and water used to transport forest products, is seized for the State, this is intended so that the owners of transport services / transporters are also responsible for the legitimacy of the forest products being transported Criminal responsibility for illegal logging. Everyone in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction are individuals and / or corporations. Criminal sanctions formulated in Law No. 41 of 1999 relating to illegal logging has been abolished so that criminal sanctions are used in Law No. 18 of 2013 relating to the crime of illegal logging is found in Articles 82, 85, Article 94 and Article 98.