Perkara pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia tentu harus ditangani secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, setelah menerima laporan atas suatu dugaan tindak pidana, tidak jarang aparat Kepolisian Republik Indonesia melakukan penghentian penyelidikan. Tindakan aparat yang menghentikan penyelidikan inilah yang kemudian menjadi permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini. Poin penelitian dititikberatkan pada dasar normatif penghentian penyelidikan dan keterkaitan asas kepastian hukum dengan penghentian penyelidikan oleh aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif penghentian penyelidikan dan menguraikan keterkaitan asas kepastian hukum dengan penghentian penyelidikan oleh pihak kepolisian terhadap dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam penelitian berspesifikasi hukum normatif ini, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diaplikasikan untuk menganalisis data-data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penghentian penyelidikan dapat dilakukan dengan menggunakan hasil penafsiran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP khususnya pada Pasal 1 butir 5, Pasal 5 Ayat (1, dan Pasal 109 Ayat 2; (2) penghentian penyelidikan suatu perkara terjadi apabila tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau pidana dan atau tidak adanya cukup bukti. Dengan demikian,penghentian penyelidikan yang disebabkan oleh kurangnya alat bukti dan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum relevan dengan asas penegakan kepastian hukum khususnya pada pemberian jaminan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Indonesia. Selain dua poin diatas, rekomendasi yang diusulkan antara lain: (1) perlunya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat mengakomodasi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum pidana; (2) perlunya pengawasan yang ketat dan konsisten dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terutama pada pelaksanaan tugas aparat kepolisian yang berkaitan dengan penghentian penyelidikan.

Criminal cases reported by the public to the Indonesian National Police certainly must certainly be handled procedurally in accordance with the applicable law. However, in practice, after receiving a report on an alleged crime, it is not uncommon for the Indonesian National Police to stop the investigation. The action of the officers who stopped the investigation became a problem to be studied. The research points were focused on the normative basis for terminating investigations and the relation of the principle of legal certainty with the termination of investigations by the police. This study aimed to examine the normative basis for terminating investigations and outline the relevance of the principle of legal certainty with the termination of investigations by the police against alleged crimes. In this normative legal research, the legislative approach and conceptual approach were applied to analyze the data in the form of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that: (1) the termination of an investigation can be carried out using the results of the interpretation of Law Number 8 of 1981 on the Law of Criminal Code especially in Article 1 point 5, Article 5 Paragraph 1, and Article 109 Paragraph 2; (2) the termination of an investigation of a case occurs if there is no law or criminal offense found and or there is insufficient evidence. Thus, the termination of investigations caused by the lack of evidence and the lack of evidence of acts against the law are relevant to the principle of enforcing legal certainty, especially in providing guarantees of protection, security, and order for the people of Indonesia. In addition to the two points above, the proposed recommendations include: (1) the need for revisions to Law Number 8 of 1981 so that it can accommodate police officers in efforts to enforce criminal law; (2) the need for strict and consistent supervision of the National Police Commission (Kompolnas) especially on the implementation of police duties related to the termination of investigations.