Tesis ini mengkaji dan menganalisis aspek hukum penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Warga Negara Asing di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, Keimigrasian, Kewarganegaraan, Perlindungan Anak, Kartu Identitas Anak dan kebijakan maupun ratio legis pemerintah dalam menerbitkan aturan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta perolehan Kartu Identitas Anak bagi warga negara asing dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain menguraikan tentang penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), serta tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan : pertama, Ratio Legis dari terbitnya Permendagri tentang KIA adalah wujud pemerintah dalam memberi hak yang sama dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta perlindungan anak berusia kurang dari 17 tahun, belum menikah, belum punya identitas yang berlaku secara nasional yang bermaanfaat sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, mendorong peningkatan pendataan, dan pelayanan publik. Penulis juga berpendapat, apabila terdapat pilihan, berbicara tentang identitas menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, tanpa KIA pun anak sudah terdata di Kantor Catatan Sipil, hal tersebut dapat dilihat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, seperti dijelaskan pada UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ayat (1) dan ayat (2). Pasal 64 ayat (4) UU adminduk Pemerintah wajib melaksanakan terwujudnya pelayanan publik dengan menggunakan NIK sebagai medianya, sebab terdapat sidik jari dan chip di dalamnya sehingga tidak dapat digandakan. Selain tidak ada sanksi yang diatur tentang kewajiban membuat KIA, Permendagri KIA juga dinilai bertentangan dengan pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2013, yaitu hanya penduduk dengan usia 17 tahun dan memiliki Izin Tinggal tetap yang wajib punya KTP Elektronik. KTP-el merupakan salah satu hak identitas yang terkandung dalam amanat UUD NKRI 1945. Artinya penulis berpendapat bahwa KIA dan KTP-el mempunyai kedudukan yang sama sebagai identitas. Kedua, Kartu Identitas Anak bagi warga negara Indonesia, merupakan produk pemerintah yang penulis rasakan dapat meminimalisir upaya-upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak serta sejalan dengan amanat UUD NKRI tahun 1945 pasal 28 D ayat (1). Seyogyanya fasilitas dalam KIA tersebut lebih dilengkapi lagi seperti KTP elektronik yang terdapat data pribadi seperti sidik jari, dan lain-lain yang penting untuk di data. Kemudian, kartu identitas bagi warga negara asing, kurang efektif untuk diberikan, penulis berpendapat bahwa urgensi pembuatan identitas anak tidak lebih signifikan dibanding mekanisme perlindungan anak di Indonesia apalagi bagi anak Warga Negara Asing.

This thesis examines and analyzes the legal aspects of the issuance of Child Identity Cards for Foreign Citizens in Indonesia by taking into account the laws and regulations governing Population Administration, Immigration, Citizenship, Child Protection, Child Identity Cards and government policies and legis ratios in issuing rules regarding Cards. Child Identity (MCH) and the acquisition of Child Identity Cards for foreign nationals in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning MCH. The research methods in this study include describing legal research using the statute approach, the conceptual approach, and the type of research used is normative juridical. The results of the study conclude: first, the Legis Ratio from the issuance of the Minister of Home Affairs Regulation on MCH is a form of government in giving equal rights in giving citizenship identities to all Indonesian citizens as well as protecting children under 17 years old, unmarried, and not having a valid national identity useful as an effort to protect and fulfill the constitutional rights of citizens, encourage increased data collection, and public services. The author also believes, if there is a choice, talk about identity according to Permendagri number 2 of 2016, without any KIA, the child is already recorded in the Civil Registry Office, this can be seen in the Birth Certificate and Family Card, as explained in Law 23 of 2002 concerning Child Protection paragraph (1) and paragraph (2). Article 64 paragraph (4) of the Government Administration Act is obliged to implement the realization of public services using NIK as the medium, because there are fingerprints and chips in them so that they cannot be duplicated. In addition to the absence of sanctions that are regulated regarding the obligation to make a MCH, Permendagri MCH is also considered to be in conflict with article 63 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013, which is only residents with the age of 17 years and have a Permanent Stay Permit that is required to have an Electronic KTP. KTP-el is one of the identity rights contained in the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It means that the writer believes that KIA and KTP-el have the same position as identity. Second, the Child Identity Card for Indonesian citizens, is a government product that the author feels can minimize efforts in providing protection to children and is in line with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 D paragraph (1). The facilities in the MCH should be more complete such as electronic ID cards that contain personal data such as fingerprints, etc. that are important for the data. Then, the identity card for foreign citizens, less effective to be given, the authors argue that the urgency of making a child's identity is no more significant than the mechanism of child protection in Indonesia especially for children of Foreign Citizens.