Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Di Provinsi Kalimantan Utara oleh Nurul Ridwan Yusuf dan dibimbing oleh Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H dan Dr. Marthin Balang., S.H., M.Hum. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat antara lain: 1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumberdaya Perikanan, 2. Upaya Pemerintah Daerah dalam meminimalisir konflik Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normatif dan mengkaji isu hukum menggunakan prinsip hukum serta dengan menggunakan metodologi pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitik dengan menggambarkan hasil dari penelitian ini secara jelas sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan dan kevacuman serta permasalahan atas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan utara, dengan rumusan masalah diantaranya tentang bagaimana implementasi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan utara dalam pengelolaan sumberdaya perikanan serta upaya pemerintah meminimalisir konflik pengelolaan sumberdaya perikanan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep yang dilakukan masih bersifat sederhana dan cenderung berorientasi pada upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga upaya percepatan untuk mensejahterahkan nelayan belum maksimal sebagaimana diharapkan. Terhadap kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pada pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran kewenangan akan tetapi pemerintah provinsi Kalimantan utara belum maksimal dalam memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan untuk mensejahterahkan masyarakatnya, sedangkan terkait upaya meminimalisir konflik pengelolaan sumberdaya perikanan, pemerintah provinsi Kalimantan utara telah melakukan beberapa upaya akan tetapi upaya yang dilakukan lebih pada upaya meredam dan bersifat sementara tidak menyelesaikan permasalahan dan cenderung menimbulkan masalah diantaranya tumpang tindih daerah penangkapan ikan, kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan bagi nelayan kecil/tradisional.

The Authority of the Regional Government on Zoning Management of Coastal Areas and Small Islands in North Kalimantan Province by Nurul Ridwan Yusuf and guided by Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H and Dr. Marthin Balang., S.H., M.Hum. In this study, the formulation of the issues raised included: 1. Authority of Local Governments in Managing Fisheries Resources, 2. Efforts of Local Governments in minimizing conflicts in Fisheries Resource Management in North Kalimantan Province. This study aims to normatively examine and examine legal issues using legal principles and by using the methodology of the statutory approach (statue approach) and case approach. And presented in a descriptive analytic form by describing the results of this study clearly in accordance with the approach taken. This research is expected to be able to solve deadlock and vacuum as well as problems over the authority of the regional government in the management of fisheries resources based on the authority of the North Kalimantan provincial government, with the formulation of problems including how to implement the authority of the North Kalimantan provincial government in the management of fisheries resources and the government's efforts to minimize conflicts in fisheries resource management. From the results of the study, it can be concluded that the concept carried out is still simple and tends to be oriented towards efforts to obtain Regional Original Revenue (PAD) so that the acceleration of efforts to prosper fishermen has not been maximized as expected. Regarding the authority in the management of fisheries resources in its implementation there is no violation of authority but the North Kalimantan provincial government has not maximized the use of the authority given to the welfare of its people, while related to efforts to minimize conflicts in fisheries resource management, the North Kalimantan provincial government has made several efforts but which is done more on efforts to reduce and temporarily not solve the problem and tends to cause problems including overlapping fishing areas, legal certainty and justice and protection for small / traditional fishermen.