Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hakhak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan penedekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama; Ratio Decidendi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tanggal 21 Februari 2013 bahwa Pelawan menjadi penjamin atas hutang Darman kepada Showroom CV. Jaya Mobilindo karena adanya perjanjian pokok jual beli 1 unit mobil yang dilakukan oleh Darman dengan Showroom CV. Jaya Mobilindo, dimana Pelawan tidak mengetahui hubungan antara Darman dengan Terpidana Suriadi als. Adi terkait unit mobil a quo. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatas, maka sudah seharusnya Pelawan tidak dibebani kewajiban untuk menanggung resiko kehilangan benda yang dijadikan jaminan fidusia atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Suriadi Als. Adi, Terdakwa dalam Perkara No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ., oleh karenanya pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi hak dan kepentingannya. Kedua; Upaya hukum pihak ketiga dalam mempertahankan hak keperdataan terhadap eksekusi barang bukti terkait dengan tindak pidana adalah dengan melakukan upaya hukum perlawanan (derdenverzet). Sebagai upaya hukum luar biasa yang digunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud supaya hak-hak dan kepentingannya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi mendapat perlindungan hukum. Upaya hukum perlawanan dapat juga ditempuh oleh pihak ketiga ketika kepentingan dan hakhaknya dirugikan akibat dari sebuah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Barang milik pihak ketiga dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana, karena digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Sehingga salah satu diktum dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud merampas barang bukti untuk negara yang sejatinya milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara pidana

A judge's decision concerning evidence in a criminal case is not closed, possibly causing problems in the future. Including the emergence of resistance by third parties who feel that their rights and interests have been harmed by the evidence. The research method used is a normative juridical research method with a conceptual approach, a legal approach and case approach. Based on the results of the study can be concluded first; Ratio Desidendy the decision of the Binjai District Court Number: 22 / Pdt.Plw / 2012 / PN.BJ dated 21 February 2013 that resistance was the guarantor of Darman's debt to the CV Showroom. Jaya Mobilindo because of the principal agreement to buy and sell 1 unit of car carried out by Darman with CV Showroom. Jaya Mobilindo, where resistance does not know the relationship between Darman and the Survived Als. Adi related to the a quo car unit. Therefore according to the provisions of article 24 of Law No. 42 of 1999 concerning the Fiduciary Guarantee above, then The opponent should not be burdened with the obligation to bear the risk of loss of objects that are used as fiduciary guarantees for unlawful acts committed by Suriadi Als. Adi, Defendant in Case No. 265 / Pid.B / 2012 / PN.BJ. Therefore, opponents are third parties with good intentions that must be protected by their rights and interests. Second: The third party's legal efforts to defend civil rights against the execution of evidence related to criminal offenses are by carrying out resistance efforts (derdenverzet. As an extraordinary legal measure used by third parties to refute or fight the execution of seizures carried out by the court. this law is carried out by third parties with the intention that their rights and interests are harmed as a result of the execution of seizure to get legal protection.Criminal legal measures can also be taken by third parties when their interests and rights are harmed as a result of a court decision in a criminal case. Third party property is used as evidence in a criminal case, because it is used by the defendant in committing a crime, so that one of the dictums of the court decision in the criminal case is confiscating evidence for a country that is actually owned by a third party that is not involved am criminal case.