Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui lagi ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang(Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dampak tindak pidana pencabulan ini dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis sehingga berpengaruh pada perkembangan diri korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan hambatan perlindungan hak-hak bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. Di dalam UU No 23 Thun 2002 yang dirubah menjadi UU No35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), menyebutkan adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual pada proses hukum, konseling/konsultasi, kendalanya, Advikasi dan Sosialisasi, kendalanya penyediaan Shelter (Rumah Aman), dan Rehabilitasi Korban. Dalam pelaksaanan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan sudah diatur di dalam Undang-Undang namun di dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan di antarnya ialah Faktor lingkungan,Faktor Kebudayaan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Media.

Tidak Tersedia Deskripsi