Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Rahmat Sutiyono dan dibimbing oleh Dr. Basri, S.H.,M.Kn dan Dr. Nur Asikin, S.Hi., MH. Bahwa telah terjadinya kerugian konstitusional yang di alami oleh kaum Perempuan yang ada di Indonesia, antara lain adanya celah hukum yang timbul akibat aturan hukum yang tidak memberikan perlindungan secara merata, ketidak samaan aturan yang di alami oleh kaum Perempuan ini, di atur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya aturan yang ada di Pasal 27 ayat (1 ). Oleh sebab itu pemohon JR selaku warga nagara Indonesia yang secara pribadi maupun secara bersama-sama mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena ha] itu bertentangan dengan Prinsip Hukum Equality Before The Law. Dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah antara lain 1. Ratio Recidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Pasal 7 Undang­ Undang Perkawinan. 2. Kekuatan hukum dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normative dan mengkaji isu hukum menggunakan prinsip hukum serta dengan menggunakan metodelogi pendekatan peraturan perundang undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta menganalisis berdasarkan sumber bahan hukum materiil dan formil. Dalam upaya negara untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara hukum The rule of law atau Rechsstaat. Maka, negara hams memfasilitasi warga dan pemerintahan dengan perlindungan hukum, adanya batasan dari setiap lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan yang di atur berdasarkan konstitusi Constitutional State. Serta konstitusi memberikan hak-hak secara merata kepada warga negara demi tercapainya cita-cita negara adil.

Analysis of constitution under the court decision Number 22 I PUU-XV I 2017 on law number O 1 of 197 4 concerning marriage, by Rahmat Sutiyono and supervised by Dr. Basri, S.H., M.Km and Dr. Nur Asikin, S.Hi., M.H. Whereas there has been a constitutional loss which was experienced by women in Indonesia, including the existence of legal loopholes arising from the rule of law which does not provide equal protection, the unequal rules for these women, which is regulated in Article 7 paragraph ( 1) of the marriage law. In this case the marriage law contradicts the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, especially the rules in Article 27 paragraph (1). Therefore, JR applicants as citizens of Indonesia who personally and jointly submitted a petition for judicial review to the constitutional court of the Republic of Indonesia, because it was dissimilar to the legal principles of equality before the law. In tills study, the formulation of the problem included 1. Ratio decidendi of the constitutional court decision concerning test material of article 7 of the marriage law. 2. The legal strength and implementation of the constitutional court decision concerning the test of material of article 7 of the marriage law. This study aims to normatively examine legal issues using legal principles and by using the methodology of the regulatory approach (statue approach) and case approach and analyze based on the sources of material and formal legal material. In the efforts of the state to make the Indonesian state a legal state of the rule of law. So, the state must facilitate citizens and government with legal protection, there is a limit from every state institution that has functions and authorities that are regulated based on the constitution. And the constitution gives equal rights to citizens to achieve the ideals of a justice state.