Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan yang mengijinkan debitur selaku pemberi fidusia dapat tetap menguasai benda jaminannya, Penerima jaminan fidusia mendapatkan perlindungan hukum ketika objek jaminan tersebut di daftarkan sehingga keluarlah jaminan tersebut berbentuk sertipikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Karena objek jaminan fusia berada pada penguasaan debitur sehingga kemungkinan dilagunakan oleh debitur seperti digunakan untuk tindak pidana sehingga objek jaminan fidusia tersebut dirampas sebagai barang bukti. Ada dua permasalahan yang diangkat, yaitu ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 atas gugatan perlawanan penerima jaminan fidusia.dan perlindungan hukum bagi penerima Jaminan Fidusia atas perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan konseptual,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 1046.K/Pdt/2015 bahwa meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan Turut Terlawan II dalam kasus illegal loging dengan menggunakan alat angkut yang merupakan objek fidusia tetapi perjanjian fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena hak tagih Pelawan kepada Debitur meskipun objek fidusia dirampas oleh Negara tetap terlindungi, dengan demikian perlawanan terhadap perampasan barang bukti berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima jaminan fidusia apabilaj objek jaminan fidusia dirampas oleh negara adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut juga mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi hutangnya.

Fiduciary guarantee is one form of material guarantee that allows the debtor as the fiduciary giver to remain in contact with his guarantee, the recipient of the fiduciary guarantee receives legal protection with the supported Supplier compartment can be returned with this Additional Assistance. Because the security of fusia in the mastery of the debtor needs to be used by the debtor as it is used to deal with fiduciary foster facilitation seized as evidence. There are two contradictions put forward, namely the decidency ratio of the Supreme Court Decision No. 1046.K / Pdt / 2015 for the claim of approval from the recipient of the fiduciary guarantee and legal protection for the recipient of the Fiduciary Guarantee for the seizure of the object of the Fiduciary Guarantee by the State The research method used is a normative juridical research method because it uses primary and secondary legal materials using conceptual, accessing consultations and requesting reporting. Based on the results of the study it can be concluded that the Decidendi Ratio of Supreme Court Decision No. 1046.K / Pdt / 2015 is as follows: Opponents do not take responsibility for crimes committed by Defendants II in the case of illegal logging by means of transportation which is a fiduciary finding cannot override public interest, because of the rights of debtors to Debtors as objects the fiduciary is seized by the State remains protected, thus opposing the seizure of goods verified by a decision that has legal force remains unwarranted law Legal guarantees that can be given to the recipient of fiduciary security if the object is fiduciary security seized by the state is obliged to the debtor to ask for approval in the case of procurement of security in accordance with the value. switch to another party or be seized by the State in the event that the Debtor commits a legal act. In addition, this also requires the debtor (fiduciary provider). Support paying off the debt.