Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Narkotika itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang disingkat P4GN.dalam melaksanakan P4GN tersebut, Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintah Non Kementerian yang bergerak dalam P4GN itu tadi, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Rumusan masalah penelitian ini adalah Pelaksanaan ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kota Tarakan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yang pertama bahwa Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Kota Tarakan hanya menjalankan rehabilitasi rawat jalan serta rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika dan tidak dijalankan rehabilitasi rawat inap sehingga hasil yang diharapkan belum cukup efektif. Kedua hambatan penerapan ketentuan rehabilitasi di Kota Tarakan dapat dituangkan dalam beberapa poin penting yaitu: faktor tidak ada balai rehabilitasi di Kota Tarakan, Faktor Internal sarana dan prasarana berupa ruangan yang kurang memadai, sumber daya manusia yang kurang mendapatkan pelatihan di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, faktor eksternal berupa belum ada penunjukan dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan terkait PKM yang akan dijadikan tempat layanan rehabilitasi Rawat jalan.

Tidak Tersedia Deskripsi