Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pemerinah daerah terhadap tenaga kerja Indonesia yang di deportasi di Kabupaten Nunukan. Jenis penilitian yang dilakukan adalah jenis yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasai, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah terhadap tenaga kerja Indonesia yang di deportasi di Kabupaten Nunukan, merupakan bentuk tanggungjawab yang sangat penting, dimana instansi pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Rumah sakit umum daerah Nunukan, dan Dinas sosial,bekerja sama dengan BP3TKI, Imigrasi, kepolisian republik Indonesia dan Palang merah Indonesia Kabupaten Nunukan akan melakukan penampungan TKI akan dijaga dan dilindungi oleh petugas agar tidak ditipu dan dibawa oleh calo. Saat dipenampungan TKI yang sakit akan diberikan fasilitas pengobatan gartis di Rumah Sakit Umum. Bagi TKI yang ingin pulang dan TKI yang tidak bisa lagi bekerja diluar negeri akan dipulangkan secara gratis dengan menggunakan anggaran APBD dan APBN. Namun bagi TKI yang ingin kembali bekerja di luar negeri Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan akan menempatkan mereka kembali bekerja diluar negeri secara legal. bentuk tanggungjawab pemerinah daerah terhadap tenaga kerja Indonesia yang di deportasi di Kabupaten Nunukan di atas sudah terlaksana dengan baik. Dan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran, sarana dan prasaran dan kurangnya kesadaran dari para tenaga kerja Indonesia yang di deportasi tersebut.

This thesis research aims to answer the research problem that is: To know form of responsibility of local government to worker of Indonesia deportation in Nunukan District. Type of research conducted is the type of juridical empirical. Technique of data collection is done by observation, interview, and documentation. While the data analysis technique used is descriptive qualitative model. The results show that the responsibility of local government to deported Indonesian workers in Nunukan District is a very important responsibility, where local government agencies, in this case the Department of Manpower and Transmigration, Nunukan Regional Public Hospital and Social Service, work together with Service center, placement, and protection of Indonesian workers, Immigration, Indonesian Republic Police and Indonesian Red Cross of Nunukan Regency will conduct shelter of Indonesian workers will be guarded and protected by officers so as not to be cheated and carried by brokers. When the sick migrant workers will be given a gartis treatment facility at the General Hospital. For migrant workers who want to go home and Indonesian workers who can no longer work abroad will be repatriated for free by using the budget of state budget revenues and regional expenditure budget. However, for migrant workers who want to return to work abroad, the Nunukan District Office of Manpower and Transmigration will put them back to work abroad legally. the form of local government responsibility for the deported Indonesian workforce in Nunukan District has been well implemented. And the constraints faced are the lack of budget, facilities and infrastructure and the lack of awareness of the deported Indonesian workers.