Monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang diartikan sebagai penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau sekelompok pelaku usaha. Seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, hal tersebut lah yang membuat keresahan di masyarakat. Monopoli tidak hanya menjadi ruang lingkup hukum persaingan usaha, akan tetapi terkait pula dengan ruang lingkup etika dan moral. Etika adalah studi tentang nilai-nilai manusiawi. Etika mencoba merangsang timbulnya pesaing moral, mencoba menentukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mengilhami manusia mencari nilai-nilai tersebut. Permasalahan diatas menimbulkan Isu hukum mengenai Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan etika bisnis dan Pengecualian Monopoli Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. su hukum ini diteliti menggunakan metode Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Apporach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Apporach). Hasil dari penelitian ini, Monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Etika Bisnis adalah, posisi perusahaan yang memiliki kekutan monopoli dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa tanpa menyalahgunakan posisi monopoli yang ia miliki, sehingga dapat dikatakan monoppoli bukan lah suatu tindakan yang melanggar undang-undang, kecuali monopoli menyalahgunakan posisi monopolinya, dan hal ini yang disebut dengan praktek monopoli. Pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dasari pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, di karenakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara, untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.

Tidak Tersedia Deskripsi