Perubahan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah membawa dampak terhadap kebebasan daerah dalam menetapkan jenis pajak daerah, wa!au demikian daerah masih diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif tiap-tiap jenis pajak yang ada. Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan yang pada Lampirannya memuat besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang kemudian dijadikan dasar da!am pengenaan Pajak Air Permukaan, yang o!eh masyarakat perubahan tersebut memberatkan waj ib pajak yang kemudian oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikeluarkan Surat Edaran Nomor: 970/133/BPPRD yang pada intinya adalah mengemba!ikan besaran nilai perolehan air permukaan yang telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2018 ke nilai awal sebelum perubahan, Adapun permasalahan yang dibahas da!am penelitian ini adalah kebijakan hukum perpajakan daerah di era otonomi daerah dan dampak perubahan peraturan perundang-undangan terhadap paradigma perpajakan daerah, Pene!itian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum perpajakan daerah di era otonomi daerah dan dampak perubahan peraturan perundang-undangan terhadap paradigm perpajakan daerah, Penelitian ini diharapakan memberi kontribusi pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukwn yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Dari penelitian ini disimpu!kan. Pertama, Perubahan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah se!alu mengikuti dan meuyesuaikan dengan perubahan perundang­ undangan pernerintahan daerah. Kedua, Dampak Perubahan yang paling signifikan terjadi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat kebijakan pembatasan daerah untuk mengatur perpajakan daerah (close lisr) dari yang sebe!umnya bersifat terbuka (open list),

Changes in Regional Taxation Laws hare an impact on regional freedom in determining the types of local taxes. Nevertheless, the regions are still given the authority to determine the tariff rates for each type oftax available. The. Governor Regulation Number 52 of2017 concerning Implementation Guidelines for Surface Water Tax Collection as amended by the Governor Regulation Number 60 of2018 concerning Amendment to Regulation of Kalimanian Utara Governor Number 52 of2017 concerning Implementation Guidelines for Surface Water Tax Collection which in the Attachment contains the amount of Surface Wat-er Acquisition Value which then becomes the basis for the imposition of'Surface Water Tax. Because the change is burdensome for taxpayers, the Head of the North Kalimantan Provincial fax and Retribution Management Agency issues a Circular Number 970/133 I BPPRD which in essence is 10 return the amount of surface water acquisition value that has been changed by Governor Regulation Number 60 of 2018 to the initial value before change. The problems discussed in this study were the policy of regional tax law in the era of regional autonomy and the impact of changes in legislation on the regional taxation paradigm This study aimed to determine the policy of regional tax law in the era ofregional autonomy and the impact of changes in legislation on the regional taxation paradigm This research is expected to contribute thoughts bolh theoretically and practically to the dynamics of legal development in Indonesia. The research used nonnative Juridical method with primary and secondary legal and non-legal materials. From this study it was concluded that, first, changes in Regional Taxation Laws always follow and adjust to changes in local government legislation. Second, the impact of the most significant changes occurred in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies which contains a regional restriction policy to regulate regional taxation (close list) than the previous one (open list).