Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perudangundangan, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu; (1) Dasar kewenangan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Utara (2) Problematika hukum atas pelimpahan kewenangan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing pasca diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing. Namun kurangnya personil pegawai pengawas ketenagakerjaan dan koordinasi menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing maupun tenaga kerja lokal, dikarenakan pegawai pengawas ketenagakerjaan kewalahan dan tidak dapat menjangkau perusahaanperusahaan diseluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang membuat penyelengaraan pengawasan ketenagakerjaan tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Rekomendasi: Guna mengefektifkan penyelenggaraan pengawasan ketengakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan kewenangan delegatif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa kewenangan melakukan pengawasan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan sumber daya manusia dan koordinasi dengan Kab/Kota serta pengangkatan pegawai menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan, agar pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sedikit dapat menjalankan tugas-tugas lebih efisien karena bertambahnya sumber daya pegawai pengawas ketenagakerjaan.

This is a normative juridical study. It was carried out using the statutory and conseptual approaches by examining various statutory regulations, legal concepts and legal principles relating to supervision of foreign workers in Kalimantan Utara Province. The problems formulated in this study were:(1) basic supervision authority over foreign workers in Kalimantan Utara Province, (2) legal problems regarding delegation of supervisory authority to Forgein Workers after in the enactment of Law 23 of 2014 concerning Regional Goverment. The purpose of this research was to know and understand the supervision of foreign workers in Kalimantan Utara Province. The results related to labor inspection in Kalimantan Utara Province showed no violations were found committed by foreign workers. However, the lack of personnel for labor inspection and coordination staff caused the lack of maximum supervision of foreign and lokal workers, because labor inspector employees were overwhelmed and could not reach companies in all districts/cities in Kalimantan Utara Privince. This made the implementation of labor inspection not effective as expected.It is recommended that to streamline the implementation of labor inspection in the Province of Kalimantan Utara, the provincial government can grant delegative authority to the regency/city government in the form of the authority to supervise foreign workers as stipulated in the regional regulation. Regional government needs to strengthen human resources and coordinate with regencies/cities. Regional government need to appoint more employees to carry out tasks more efficiently due to the increase in the resources of labor inspectors.