Di Indonesia Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan Istilah Pilkada adalah pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menentukan Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji Mekanisme Pencalonan dan Akibat Hukum Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum. Hasil penelitian ini merujuk pada Calon Independen dapat mendaftarkan diri jika telah memenuhi syarat sebagaimana yang di atur di dalam UU No 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat 2 tentang syarat utama yang harus di penuhi dan kemudian Persyaratan tersebut di ajukan dalam bentuk dokumen untuk di daftarkan lalu pasangan calon tersebut harus melewati mekanisme Verifikasi Adminitrasi dan Verifikasi Faktual dan setelah di nyatakan lolos menjadi bakal calon selanjutnya bakal calon mengambil nomor urut calon dan mengikuti peroses kampanye dan debat kandidat sampai Pemilihan berlangsung. Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dalam pemilihan kepala daerah di antaranya adalah sebagai berikut : Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), Pelanggaran administrasi pemilu, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam peroses ini pemilihan kepala daerah ini mempunyai sangsi yang berbeda-beda dan di atur di dalam undang- undang tentang pemilihan kepala daerah dan kitab undang-undang pidana.

Tidak Tersedia Deskripsi