Masalah keimigrasian pada saat ini merupakan hal yang cukup signifikan untuk dikaji, mengingat semakin banyaknya perpindahan penduduk antar negara, baik untuk sementara ataupun menetap. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dapat merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian, dan merupakan tantangan yang menghendaki adanya peningkatan kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi. Adanya orang asing di dalam suatu negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan hukum Internasional. Kehadiran orang-orang yang masuk kesuatu wilayah suatu negara dapat memberikan banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat Internasional tapi kadang kala dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara tempat dia berada. Pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian harus dapat dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum di bidang keimigrasian. Permasalahn diatas menimbulkan isi hukum mengenai mekanisme penegakan hukum bagi orang asing dan proses pendeportasian terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian kajian Yuridis Normatif dan menggunakan Pendekatan peraturan Perundang-undangan Pada akhir penulisan ini penulis menarik kesimpulan Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan harus selalu melakukan koordinasi fungsional yang bersifat horizontal, lebih intensif melakukan tukar menukar informasi secara rutin dan berkelanjutan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Keimigrasian dapat dilakukan secara optimal juga perlu dikeluarkan ketentuan khusus terhadap orang asing yang sudah bertahun – tahun berada di rumah Detensi Imigrasi namun tidak dapat dilakukan pendeportasian karena orang asing tersebut tidak di akui oleh negaranya.

Tidak Tersedia Deskripsi