
Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban Kekerasan/Penganiayaan Oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik Dalam Pendidikan Di Indonesia
Pengarang : Ari Muliadi - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2021XML Detail Export Citation
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban Kekerasan/Penganiayaan Oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik Dalam Pendidikan Di Indonesia bermaksud untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu Pertama, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Di Indonesia, Kedua upaya perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagai korban kekerasan oleh orang tua/wali peserta didik. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatureliteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Data sember bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang Akan memberikan petunjuk kemana penelitian Akan mengarah berupa literature-literatur dari buku-buku, karya ilmiah yang membahas isu hukum serupa dan website serta situs-situs resmi lainnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidik dalam memberikan punishment kepada peserta didik dengan tujuan untuk menerapkan kedisiplinan peserta didik dan dianggap sebagai suatu pelanggaran oleh orang tua/wali peserta didik sehingga terjadi kekerasan yang kepada peserta didik. Oleh karena itu perlunya ada pemahaman persepsi yang sama oleh pendidik dan orang tua/wali peserta didik. Kedua, perlu adanya regulasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan Dewan Kehormatan guru agar pada saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh guru tidak secara langsung dilaporkan ke polisian yang dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik, tetapi dapat dilakukan pertimbangan dan keputusan oleh dewan kehormatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut.
This discuses the legal protection of educators and education personnel who are victim of violence/abuse by parents/guardians of studens in education of Indonesian. Intends to answer two problem formulations, first, the duties and responsibilities of educators and educations personnel in education in Indonesian. Secondly, legal protection efforts for educators and education personnel as victims of violence/abuse of parents/guardians of students. This thesis is a normative research which is carried out by examining the law by examining library materials or secondary data as the basic material for research which is carried out by conducting a search of the regulations and literatures related to the problem under study. This study the authors use sources of primary legal materials and sources of secondary legal materials. Primary legal materials are legal materials which are Authoritative in the form of statutory regulations, and secondary legal materials, namely legal materials that are not binding but explain primary legal materials which are the result of processed opinions or thoughts of experts or experts who study a particular field in particular which will provide clues to where the research will lead in the form of literature from books , scientific papers that discuss similar legal issues and websites and other official websites. The author can conclude that educators in giving punishment to students with the aim of implementing student discipline and is considered a violation by the parents/guardians of students so that violence occurs to students. Therefore there needs to be an understanding of the same perceptions by educators and parents/guardians of students. Second, there needs to be a regulation from the government related to the existence of the Honorary Board of teachers so that when a violation is committed by the teacher it is not directly reported to the police by the parents/guardian of students, but consideration and decision can be made by the honorary council on the action that is taken done by the teacher.