
Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/PID.SUS/2019/PN.TRK)
Pengarang : Riky Anugrah - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2021XML Detail Export Citation
Abstract
Tindak pidana narkotika merupakan tindakan melawan hukum dalam bidang narkotika, tindakan tersebut dapat berupa penyalahgunaan narkotika ataupun mengedarkan narkotika tanpa memiliki izin. Apabila kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika biasanya akan diberi rekomendasi berupa rehabilitasi. Akan tetapi apabila kedapatan mengedarkan narkotika maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang timbul kemudian adalah terkait dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana seperti pada yang terjadi di putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/Pid.Sus/2019/Pn.Trk. Pada putusan pengadilan tersebut terungkap fakta bahwa terdakwa dianiaya oleh onkum penyidik kepolisian sehingga mengalami ketakutan agar mengakui perbuatannya. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan bebas dengan berbagai pertimbangan. Atas perlakuan oknum penyidik kepolisian yang melakukan penganiayaan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi hak para pelaku tindak pidana, maka perlu diketahui lebih lanjut hukuman yang dapat diberikan bagi oknum penyidik kepolisian yang melakukan penganiayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan diatas adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa tentang Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.188/Pid.Sus/2019/Pn.Trk) melalui sumber perundang-undangan, buku, internet, jurnal, surat kabar dan literasi-literasi lainnya, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim apabila menjumpai suatu perkara pidana yang pada proses penegakan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, akan memberikan putusan bebas, dan terkait dengan oknum penyidik kepolisian yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pidana dapat dihukum dengan sidang kode etik dan Hukum Pidana.
Narcotics crime is an act against the law in the field of narcotics, this action can be in the form of the elimination of narcotics or narcotics distributing narcotics without a license. If caught doing narcotics acts, usually a recommendation will be given in the form of rehabilitation. However, the provisions found in the distribution of narcotics will be in accordance with the applicable legal provisions. The problem that arises then is related to the law enforcement process that is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Law, as happened in the Tarakan District Court decision No.188 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Trk. The court verdict revealed the fact that the defendant was tortured by police investigators so that he was afraid to admit his actions. In this verdict, the judge gave an acquittal based on various considerations. With regard to the treatment of police investigators who carry out persecution that is contrary to the provisions of the Criminal Code which upholds the rights of the perpetrators of criminal acts, it is necessary to provide further information for the police investigators who carry out the abuse. The research method used by the author to answer the problem is juridical normative which studies and analyzes the Free Decision Against Narcotics Crime Case (Case Study of Tarakan District Court Decision No.188 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Trk) through sources- above- invitations, books, internet, journals, newspapers and other literacy, while the approach used is the approach to legislation and the case approach (Case Approach). The results of the research show that the membership judge of a criminal case whose law enforcement process is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code will give an acquittal, and are related to police investigators who act not in accordance with the provisions of the criminal procedural law can be monitored by the code of ethics. and Criminal Law.