Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyusunan Rancangan Daerah Inisiatif. Pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimatan Utara dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif?, Kedua Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimatan Utara dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan fungsi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Kalimatan Utara? Tesis ini merupakan penelitian normatif terhadap kaidah-kaidah hukum terkait variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketentuan hukum yakni intrumen hukum tata negara dan administrasi negara terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimatan Utara dalam Penyusunan Rancangan Daerah Inisiatif. Data yang digunakan dalam tesis ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimatan Utara dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, pada faktanya masih mengacu kepada ketentuan normatif proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, yakni Membahas bersama Gubernur Kaltara dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Gubernur Kaltara. Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam satu tahun anggaran. Adapun Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Kalimatan Utara antara lain: Sumber Daya Kemampuan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; Faktor Kesibukan Anggota DPRD sehingga berdampak kurangnya Raperda/Perda hasil inisiatif; Faktor Adanya Kekhawatiran Tekanan Dari Partai Politik; Faktor Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat; dan Faktor Kesulitan dalam Menentukan Tenaga Ahli yang dapat memberikan masukan terhadap materi Raperda. Sedangkan Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan fungsi pembentukan peraturan daerah inisiatif antara lain: Pelaksanaan Bimtek secara intensif.

This study intends to answer two questions related to the Implementation of the Legislative Functions of the DPRD of North Kalimantan Province in the Preparation of Initiative Regional Designs. First, how is the implementation of the legislative function of the DPRD of North Kalimantan Province in the Drafting of Initiative Regional Regulations? This thesis is a normative research on legal rules related to research variables. This study uses a legal approach, namely the instrument of state administration and state administration on the Implementation of the Legislation Function of the North Kalimantan Province DPRD in the Preparation of Initiative Regional Designs. The data used in this thesis consists of primary data and secondary data. The results of this study the authors conclude that the implementation of the legislative function of the DPRD of North Kalimantan Province in the preparation of the Draft Regional Regulation Initiative, in fact still refers to the normative provisions of the process of submitting the Draft Regional Regulation Initiative, namely discussing with the Governor of Kaltara and approving or disapproving the draft regional regulation. Propose a draft regional regulation and formulate a program for the formation of regional regulations with the Governor of Kaltara. The Regional Regulation Formation Program contains a list of sequences and priorities for the draft regional regulations that will be made in one fiscal year. The factors that influence the implementation of the legislative function of the DPRD of North Kalimantan Province include: Resources for the Capability of Members of the DPRD of North Kalimantan Province in the Preparation of Draft Regional Regulations; The busy factor of DPRD members so that it has an impact on the lack of draft local regulations or local regulations as the result of the initiative; Factors Concerning Pressure From Political Parties; Lack of Community Participation Factors; and Difficulty Factors in Determining Experts who can provide input on the Raperda material. Meanwhile, Efforts that should be made to improve the function of establishing initiative regional regulations include: Intensive implementation of technical guidance.