Kegiatan dunia bisnis baik nasional maupun global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kegiatan bisnis terganggung sebagai implikasi dari kebijakan lockdown atau social distancing..Permasalahan yang diangkat, yaitu Apakah force majeure dapat diterapkan sebagai alasan penundaan atau pembatalan prestasi dalam kontrak saat pandemi Covid 19 dan Bagaimana jika para pihak yang membuat kontrak tidak memasukkan epidemi wabah penyakit menjadi bagian dari keadaan force majeure? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Force majeure dapat diterapkan sebagai alasan penundaan atau pembatalan prestasi dalam kontrak saat pandemi covid 19. hanya berlaku kepada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa, dan tidak serta merta kepada semua debitur. Hanya berlaku pada debitur yang mengalami gangguan penghasilan dan benar-benar terkendala sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap dan rutin tidak diberlakukan keadaan force majeure sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Keadaan force majeure pada masa Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Dalam sebuah kontrak penting untuk memperhatikan bahwa force majeure telah ditentukan dalam isi kontrak. Namun apabila para pihak yang membuat kontrak tidak memasukkan epidemi wabah penyakit tidak mengaturnya menjadi bagian dari keadaan force majeure dalam isi perjanjian, maka para pihak dianggap harus tunduk kepada Undang-Undang.

World business activities, both national and global, have also received a huge impact due to the outbreak of the Corona 19 Virus Disease (Covid-19). Business activities are affected as an implication of a lockdown or social distancing policy. The issues raised, namely whether force majeure can be applied as a reason for postponement or cancellation of performance in contracts during the Covid 19 pandemic and what if the parties making the contract do not include the disease epidemic to be part of it. force majeure? The research method used is a normative juridical research method using primary and secondary legal materials with a qualitative analysis approach.Based on the results of the research, it can be ignored. Force majeure can be applied as a reason for postponing or cancellation of achievements in contracts during the Covid 19 pandemic. Only applies to debtors who are really in the situation, and not necessarily all debtors. Only try on debtors who have stage disruptions and are really constrained so that they are unable to fulfill their obligations in the agreement. Meanwhile, debtors who have regular and regular stages are not subject to force majeure as an excuse for not fulfilling their obligations. The state of force majeure during the Covid-19 period can only be used as an effort to apply for relief to creditors for not fulfilling their obligations according to the agreement because the debtor is indeed unable to fulfill it.In a contract, it is important to note that force majeure has been determined in the contents of the contract. However, the parties that make the contract do not include the epidemic of the disease outbreak does not help to become part of the coercive circumstances in the agreement, the party who declares it must comply with the law.