Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara normatif-dogmatik tentang upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta program komputer yang dirugikan. Juga untuk mengkaji tentang perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk melindungi pemegang lisensi hak cipta program komputer yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe peneltian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak cipta program computer yang dirugikan adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Salah satu mekanisme perlindungan hukum tercatut adalah perlindungan hukum secara preventif seperti melakukan pencatatan hak cipta. Selain itu, terdapat upaya represif melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, yakni melalui mediasi dan arbitrae. Terdapat juga penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu melalui pengadilan, sebagaimana diatur Pasal 95 Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintahan untuk melindungi pemegang lisensi hak cipta program computer yang dirugikan, yakni dengan menyediakan sarana pencattaan bagi setiap karya cipta yang didaftarkan. Juga menyediakan pranata pengadilan niaga sebagai sarana gugatan perdata bagi pemegang lisensi hak cipta program komputer yang bersada dirugikan.

This research aims to conduct the normative-domatic analysis of legal protection measures which can be taken by the creator or copyright holder of computer programs who is harmed by piracy in Indonesia. Also to examine what legal protection can be provided by the government of Indonesia to protect the computer program copyright licensees that are harmed by piracy. The research method used is the type of normative legal research, which uses the statutory regulatory approach of which the writer is refrencing already- established legislation from governmental regulation. Meanwhile, the conceptual approach is the approach by trying to build the concept that will be used as the refrence in research by departing from the view and doctrine which was developed in legal science. The result of the research shows that legal protection measures that can be taken by copyright license holders of computer program that is harmed by piracy is the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This included measures such as preventive legal protection, namely through recording of copyright. Meanwhile, there are also repressive measures such as non-litigation dispute resolution, namely through mediation and arbitration. There are also measures through litigation dispute resolution, namely through courts, as regulated in Articles 95 of Law Number 28 of 2014 concerning copyright. The form of legal protection that can be provided by the Indonesian government to protect copyright license holders of computer programs that are harmed by piracy is by providing a means of recording for every copyright work that is registered. Additionally, government should be providing commercial court institutions as a means of civil action for computer program copyright licensees who feel they have been harmed by piracy.