Skripsi ini bertujuan antara lain : pertama bagaimana penyidikan terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika di lingkungan Polres Tarakan dan yang kedua bagaimana pelaksanaan sanksi Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang dijatuhkan terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika di lingkungan Polres Tarakan. Metode yang digunakan dalam penulisan dan penelitian hukum ini adalah yuridis empiris dimana penulis melakukan studi kasus di lapangan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri di Polres Tarakan serta Sanksi dari Pengadilan Negeri dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang dijatuhkan terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika di lingkungan Polres Tarakan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu bahwa Penyidikan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika tunduk pada peradilan umum sebagaiman ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 3 Tahun 2003 tentang Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Dan untuk Sanksi yang diberikan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika adalah baik sanksi yang ada sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, Anggota Polri juga diikat dengan sanksi pelanggaran akan kode etik profesinya melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi.

Tidak Tersedia Deskripsi