Permasalahan dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana undang-undang tersebut telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Salah satunya adalah permasalahan keabsahan perkawinan. Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak yang nantinya dilahirkan. Salah satu contoh kasus mengenai status anak terdapat pada Penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan yaitu Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Tar tentang Permohonan Asal Usul Anak. Pada penetapan tersebut terdapat permasalahan perkawinan para pemohon dimana hakim menyatakan perkawinannya fasid, yang kemudian menimbulkan beberapa rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim untuk menetapkan permohonan asal-usul anak dan status hukum anak yang telah dilahirkan dari pernikahan fasid tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, pertama dalam memberikan pertimbangan hukum hakim perlu mengetahui terlebih dahulu keabsahan pernikahan para pemohon untuk dapat memberikan penetapannya. Kedua, mengenai status anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid tidak berlaku surut terhadap pernikahan para pemohon, artinya anak yang dilahirkan tetap berstatus hukum sebagai anak sah dari para pemohon.

Problem in marriage occurred in Indonesia had formerly been regulated by Lae Number 1 of 1974 on Marriage, but it has then been updated to Law Number 16 of 2019 on Marriage. One of the problem is the issue of the marriage legality. The legality of a marriage, of course, has a legal implication for the status od children who we be born. One example of a case regarding the status of child was found in the Decree issued by the Religious Court of Tarakan, namely the Decree Number 78/Pdt.P/2019/PA.Tar on the Petition of the Children Origin. In this decree, there were problems with the marriage of the petitioners where the judge declared their marriage to be fasid (imperfect marriage), which the raised several problem formulation regarding the judge`s considerations to establish the petition of the children origin and the legal status of the children who were born from the fasid marriage. This study was a normative research using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data were gained from primary and secondary data. The primary data were the Presidential Intruction Number 1 of 1991 on Dissemination of the Compilation on Islamic Law and Law Number 1 of 1974 on Marriage. The secondary data were textbooks and lau journals. From the results of this study, it was concluded that, first, in enacting legal considerations, the judge needed to now in advance the legality of a marriage of the petitioners in order to be able to stipulate the decree. Second, concerning with the status of children from fasid marriage, it should not apply retroactively to the marriage of the petitioners, which meant that the children who were born still had a legal status as the legal children.