Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Illegal Fishing. Pertama, Model Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Kota Tarakan. Kedua, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutuskan perkara illegal fishing Di Wilayah Perairan Kota Tarakan. Skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) . Bahan hukum yang di gunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, Model penegakan hukum Illegal Fishing di wilayah perairan Kota Tarakan yakni tidak ada perbedaan penerapan dalam pemberantasan Illegal Fishing dan tetap berpedoman pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana perikanan di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut..Kedua, Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor putusan :93/PID.SUS/2015/PN.Tar Majelis hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan terdakwa, sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya merupakan penegasan terhadap pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menggali fakta cenderung imajinatif dan menguntungkan terdakwa.

This study intends to answer two questions related to the Tarakan District Court Judge's Decision in the Illegal Fishing case. First, the Model for Enforcement of Illegal Fishing Laws in the Waters of Tarakan City. Second, the consideration of the Tarakan District Court Judge in deciding the case of illegal fishing in the Tarakan City Waters Area. This thesis is a normative research type using the Statute Approach, Case Approach and Comparative Approach. The legal materials used in this thesis are primary legal materials consisting of hierarchical legislation and court decisions. Secondary legal materials are materials that provide an explanation of primary legal materials, namely textbooks, legal journals, expert opinions, all of which are closely related to the subject matter. Then, tertiary legal materials are obtained from legal dictionaries and encyclopedias. The results of this study, the authors conclude that: first, the model of law enforcement on Illegal Fishing in the waters of Tarakan City, namely there is no difference in the application in eradicating Illegal Fishing and still guided by the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and Legislations that specifically regulates fisheries crime in the territorial waters of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In its implementation, it is still carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Republic of Indonesia National Police, the Indonesian Navy. evidence, namely the defendant's statement, as we know that the defendant's statement can only be used against himself and the defendant's statement is not sufficient to prove his guilt as regulated in article 189 paragraph (3) and paragraph (4) of the Criminal Procedure Code where the arrangement is an affirmation of article 183 of the Criminal Procedure Code . The panel of judges in exploring the facts tended to be imaginative and favorable to the defendant.