Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diperbatasan pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Pertama, Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan mata uang Ringgit Malaysia di wilayah Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah Pulau Sebatik kabupaten Nunukan. Ketiga, skripsi ini merupakan penelitian empiris yuridis yang dilakukan secara langsung dilapangan dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Sektor Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kantor Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah. Data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data-data internet. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Penegakan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia dipulau Sebatik kabupaten Nunukan belum berjalan sebagaimana mestinya dibuktikan dengan tidak adanya perkara terkait pelanggaran penggunaan mata uang Ringgit Malaysia hingga saat ini, hal ini disebabkan tidak adanya penindakan secara tegas dari aparat berwenang khususnya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tersebut. Kedua, Bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap penggunaan mata uang Ringgit Malaysia diwilayah pulau Sebatik kabupaten Nunukan yang terjadi di masyarakat hingga saat ini melalui kecamatan hanya upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi, penyebaran selembaran, baleho, dengan kegiatan-kegiatan guna mengalakkan cinta NKRI, cinta Mata uang Rupiah.

This study was conducted to answer two questions relating to: first, the enforcement of criminal law against the use of the Malaysian Ringgit currency in Nunukan district, Sebatik Island. Second, the accountability of Nunukan district government for the use of the Malaysian Ringgit currency in Nunukan district, Sebatik Island. Third, this undergraduate thesis was a juridical empirical study conducted directly in the field and using primary and secondary data. Primary data were collected from representative office of Bank Indonesia, North Kalimantan Province, the sectorial Police of East Sebatik subdistrict, Nunukan district, sub-district office of East, North and Central Sebatik sub-districts. While secondary data were from laws, books, journals, articles and internet data. The results of the study showed that First, law enforcement against violations on the use of the Malaysian Ringgit currency in Nunukan district, Sebatik island was not implemented properly, proven by the lack of causes related to violations on the use of the Malaysian Ringgit currency, due to the police's lack of strict action. Second, the responsibility of the Nunukan District government for the use of Malaysian Ringgit currency in Nunukan District, Sebatik Island through the sub-district office was to inform the society in the form of socialization, leaflets, billboard, and any activities to campaign the love for the Republic of Indonesia, the love for the Rupiah currency.