Permasalahan yang dibahas dari penelitian skripsi ini adalah kewenangan dalam penerbitan izin penangkapan ikan di Kota Tarakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin penangkapan ikan yang sudah terbit. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang berarti penulis akan mengkaji dan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, maka ditemukan jawaban permasalahan, yakni kewenangan dalam penerbitan izin penangkapan ikan di Kota Tarakan merupakan kewenangan atributif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Tarakan. Kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Tarakan menerbitkan izin penangkapan ikan di Kota Tarakan merupakan mandat dari Walikota Tarakan. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin penangkapan ikan di Kota Tarakan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 08 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 09 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Tarakan No. 13 Tahun 2009.

Tidak Tersedia Deskripsi