Hukum Perlindungan Konsumen merupakan masalah yang sangat menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan Masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangya Transaksi Perdagangan pada zaman modern saat ini. Dalam proses berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tidak ada suatu norma politik dalam arti dorongan dari Pemerintah untuk membentuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hal tersebut dapat diketahui melalui uraian latar belakang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dipelopori oleh Ibu-Ibu Indonesia karena keprihatinan sekelompok ibu akan kegemaran Konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, Yaitu Penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan didalam masyarakat, dan bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis pada obyek yang diteliti. Mengacu pada latar belakang berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Misi YLKI yaitu : Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela Konsumen, Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok Konsumen, Mendorong keterlibatan Masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik, dan Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada Konsumen.

Tidak Tersedia Deskripsi