Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu mengenai pengawasan surat izin kapal dan kewenangan, pengawasan terhadap pelanggaran surat dokumen kapal serta pelaksanaan surat izin untuk membuat dokumen kapal. Adapun penelitian ini merupakan yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mendapatkan bahan mengenai permasalahan diatas dari berbagai kalangan instansi Syahbandar, Pol-airud, TNI AL yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-.Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut. Dari kesimpulan di atas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa pentingnya pelayaran kapal harus memiliki surat yang lengkap atau Dokumen kapal dan sehingga pengawasan dan keamanan dalam pelayaran kapal dapat berjalan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

In this thesis the author raises several issues, namely the supervision of the ship's license and authority, supervision of securities violations ship documents and the implementation of a license to make the boat documents. As this study is a normative juridical reviewing primary and secondary legal materials to find answers to these problems. In this paper the authors discussion regarding the above problems getting materials from various circles Syahbandar agencies, Pol-airud, TNI Al is set in Act No. 17 of 2008 on Shipping, .Undang Act No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, Law No. 1 of 1962 on Quarantine Sea. From the above conclusions the authors draw a conclusion that the importance of the cruise ship must have a complete letter or document that ships and surveillance and security in the cruise ships can be run in accordance with the legislation in question.