Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe dari penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, pada penelitian ini pada hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi dan klasifikasi terhadap permasalahan mengenai Penegakan Hukum Administrasi Terhadap PNS yang menggunakan Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Sanksi administratif yang diberikan kepada PNS yang menggunakan Narkotika, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010 pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada PNS di daerah yang melanggar disiplin atau melakukan perbuatan tindak pidana menggunakan Narkotika adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Bupati/Walikota yang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di Daerah dengan jenis hukuman berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yaitu Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

The method used in this study is normative juridical studies , in this study essentially conduct activities for systematization and classification of the problem concerning the Administration of Law Enforcement Against PNS that using Narcotics. This study uses a conceptual approach and the approach of legislation, researchers need to refer to legal principles . These principles can be found in the views of scholars or legal doctrines. Administrative sanction given to civil servants who use narcotics , then under Article 24 of Law Number 43 Year 1999 concerning Amendment to Law No. 8 Year 1974 On the Principles of Civil Service , which reads : Civil Servants detention imposed by official authorities as suspected of having committed a criminal offense to get a court decision having permanent legal force , subject to layoffs. Pursuant to Article 20 paragraph 1 PP. 53 In 2010 the authorities to impose sanctions on civil servants in areas that violate discipline or committing a criminal act uses Trustees Personnel Narcotics Officers District / City that in this case the regent / mayor who sets the imposition of disciplinary sanctions for civil servants in the region with a kind of punishment by Article 7 paragraph ( 4 ) that is severe type of disciplinary punishment as referred to in paragraph ( 1 ) letter c consists of : a lower -level demotion for 3 ( three ) years ; displacement in order of decreasing lower -level positions ; exemption from office , dismissal with not respect the request itself as a civil servant , and dismissal with respect as a civil servant.