Permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa yang berwenang melakukan pengawasan pembangunan desa dan bagaimana bentuk pengawasan pembangunan desa di kabupaten malinau. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat kabupaten malinau dengan melakukan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif karena menggunakan bahan hukum primer dan skunder dengan pendekatan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dapat dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau, bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat Kabupaten Malinau. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malinau adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten malinau.

Tidak Tersedia Deskripsi